Deli Serdang (MAWARTA) – Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, meminta Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang aktif memberikan masukan dan laporan berkala terkait kondisi pendidikan, khususnya jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Hal itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan pengurus Dewan Pendidikan Deli Serdang periode 2025–2030 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati, Selasa (24/02/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS.
Menurut Bupati, kemajuan dunia pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Dewan Pendidikan.
“Saya berharap Dewan Pendidikan bisa memberikan masukan minimal setiap tiga bulan terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Deli Serdang. Apa yang harus kami kerjakan sebagai pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan ini,” ujar Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga menyoroti masih adanya sarana dan prasarana sekolah yang memerlukan perhatian serius. Ia mencontohkan adanya sekolah dasar dengan bangunan tidak layak, namun belum pernah dilaporkan secara resmi.
“Ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditangani,” tegasnya.
Sebagai solusi, Bupati menggagas konsep revitalisasi sekolah berbasis partisipasi masyarakat. Dalam skema tersebut, pemerintah menyediakan bahan bangunan, sementara masyarakat turut bergotong royong dalam proses pembangunan atau perbaikan.
Program revitalisasi ini akan dimulai dari sekolah negeri sebagai tahap awal. Ke depan, diharapkan konsep tersebut dapat berkembang hingga menjangkau sekolah swasta dengan dukungan berbagai elemen masyarakat.
“Saya ingin masyarakat ikut merasa memiliki sekolah. Kalau anak-anak mereka sekolah di situ, maka mereka juga ikut menjaga dan merawatnya,” jelas Bupati.
Selain infrastruktur, Bupati juga menegaskan komitmennya dalam pembenahan manajemen pendidikan. Penataan kepala sekolah serta optimalisasi peran Dinas Pendidikan menjadi fokus agar peningkatan mutu pendidikan berjalan lebih efektif.
Ia menekankan Dinas Pendidikan harus lebih fokus pada tugas utama peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani urusan di luar fungsi pokoknya. (Hoko)
