TANJUNGBALAI (MAWARTA) – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungbalai Asahan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir dalam mendukung Program Prioritas Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (15/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai tersebut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, perwakilan Bank Indonesia, BPOM, Bea dan Cukai Teluk Nibung, KPPN, perbankan, dinas terkait, pelaku usaha, akademisi, media, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Forum dibuka oleh Wali Kota Tanjungbalai yang diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung. Turut hadir Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, Aan Fibro Widodo, beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Aan Fibro Widodo mengatakan forum tersebut bertujuan menyerap masukan dari berbagai pihak agar standar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, Badan Mutu KKP memiliki mandat strategis dalam memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan serta perikanan dari hulu hingga hilir guna meningkatkan daya saing produk Indonesia.
“Sertifikasi yang kami laksanakan bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia,” ujar Aan.
Ia menjelaskan, saat ini Badan Mutu KKP menyediakan sembilan layanan sertifikasi mutu perikanan yang dapat diakses pelaku usaha secara gratis tanpa dipungut biaya.
Aan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program prioritas KKP, seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Bank Indonesia, serta berbagai instansi terkait.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi wadah penting dalam membangun sinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung kemajuan sektor perikanan dan ekspor hasil laut.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk mendorong pelayanan sertifikasi yang lebih cepat, mudah, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan digital.
Setelah sesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber BPPMHKP Tanjungbalai Asahan serta dialog interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan berbagai masukan, di antaranya terkait dukungan pemasaran hasil budidaya ikan dan penguatan akses pasar domestik maupun ekspor.
Forum Konsultasi Publik tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPPMHKP Tanjungbalai Asahan sekaligus memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar nasional maupun internasional. (Kurniawan)
