Pelindo Regional 1 menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI di Graha Pelindo Medan dalam rangka pengawasan implementasi UU Pelayaran.
MEDAN (MAWARTANEWS) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI pada Selasa (7/4/2026) di Gedung Graha Pelindo Regional 1. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Kelembagaan Pelindo, Hendri Ginting, serta Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, bersama jajaran anggota Komite II. Rombongan disambut oleh manajemen Pelindo Regional 1, termasuk pimpinan wilayah Belawan beserta jajaran.
Turut hadir dalam pertemuan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta berbagai pemangku kepentingan terkait seperti KSOP, Bea Cukai, PT Jasa Marga, serta asosiasi kepelabuhanan seperti ASDEKI dan PEPINDO.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan guna memastikan efektivitas implementasi regulasi di sektor pelayaran. Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja sektor kepelabuhanan serta mewujudkan sistem logistik nasional yang lebih terintegrasi.
Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara regulator, operator, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui koordinasi yang erat, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih implementatif serta mampu menjawab tantangan di lapangan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dan dinamika operasional menjadi fokus pembahasan. Diskusi menghasilkan sejumlah masukan serta rekomendasi konstruktif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.
Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran secara profesional, adaptif, dan berdaya saing global, sekaligus mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang unggul, aman, dan berkelanjutan.(SON)
