SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BREAKING NEWS

Keluarga Pedagang Pasar Petisah Mengaku Ditekan Hapus Berita, SMSI Medan Bersuara

×

Keluarga Pedagang Pasar Petisah Mengaku Ditekan Hapus Berita, SMSI Medan Bersuara

Sebarkan artikel ini
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu. (Dok. SMSI Medan)

MEDAN (MAWARTA) – Polemik dugaan transaksi jual beli kios di Pasar Petisah, Kota Medan, kembali memanas. Setelah mengaku menyerahkan uang Rp13,7 juta kepada oknum pegawai Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan untuk mendapatkan kios, keluarga Jusuf Aritonang kini mengaku diminta meminta maaf dan menghapus pemberitaan yang mengangkat persoalan tersebut.

Perwakilan keluarga, Ayu Simaremare, mengatakan dirinya dipanggil ke kantor PUD Pasar Medan pada 20 November 2026 oleh seseorang bermarga Simarmata yang disebutnya sebagai pegawai perusahaan daerah tersebut.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Dalam pertemuan itu, Ayu mengaku diminta meminta maaf sekaligus menghapus berita terkait dugaan transaksi kios yang menyeret nama dua pegawai berinisial MD dan JHR.

Namun, permintaan tersebut ditolaknya. Ayu beralasan, persoalan yang diberitakan merupakan pengalaman keluarganya sendiri, termasuk penyerahan uang sebesar Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 yang menurutnya dibuktikan dengan kuitansi.

“Tadi pagi saya disuruh datang menemui pegawai PUD Pasar. Saya diminta meminta maaf dan menghapus berita-berita terkait jual beli kios. Tetapi saya menolak karena memang benar kami ditawari kios oleh oknum pegawai bernama Makmur Dalimunte dan Zein Husni Rangkuti. Kami juga benar telah menyerahkan uang Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 sebagai tanda jadi, dan kuitansinya masih ada pada saya. Jadi, apa yang harus saya minta maafkan?” ungkap Ayu.

Ia menyebut tidak mengenal wartawan yang memublikasikan persoalan tersebut. Menurutnya, media dihubungi semata-mata untuk membantu meminta klarifikasi setelah keluarga merasa tidak mendapatkan kepastian atas kios yang dijanjikan.

“Saya tidak kenal wartawan yang menaikkan berita. Karena merasa ditipu dan dipermainkan, saya meminta wartawan mengonfirmasi persoalan ini. Saya hanya ingin mendapatkan kejelasan atas hak kami,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemko Medan dan Ombudsman Bersinergi, Tingkatkan Pelayanan Publik Yang Semakin Baik

Ayu mengaku hingga kini belum menerima dokumen resmi dari PUD Pasar Medan yang memastikan keluarganya memperoleh kios. Padahal, sebelumnya kios tersebut disebut dijanjikan dapat digunakan pada awal Desember 2026.

Ia juga mengungkapkan, pegawai bermarga Simarmata tersebut sempat menyampaikan agar wartawan yang memberitakan persoalan itu diminta mengurus kios untuk keluarganya. Ayu menilai pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapinya.

SMSI Medan: Keberatan Berita Gunakan Hak Jawab

Menanggapi pengakuan tersebut, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu, menyayangkan apabila benar terdapat permintaan kepada pedagang untuk menghapus pemberitaan.

Menurut Irwan, jika pengakuan itu terbukti, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk intervensi terhadap kerja jurnalistik dan independensi pers.

Ia menegaskan, wartawan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan antara keluarga Jusuf Aritonang dan pegawai PUD Pasar Medan. Pemberitaan, kata dia, dilakukan berdasarkan informasi narasumber yang kemudian dikonfirmasi kepada pihak terkait.

“Wartawan bekerja berdasarkan informasi awal yang diterima dari narasumber, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum berita dipublikasikan. Kalau ada pihak yang keberatan atau merasa pemberitaan tidak benar, silakan gunakan hak jawab atau menyampaikan klarifikasi. Bukan justru meminta pedagang menghapus berita,” tegas Irwan.

Irwan mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pelaksanaan tugas jurnalistik harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, keberatan terhadap pemberitaan seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang tersedia, termasuk hak jawab dan hak koreksi, bukan melalui tekanan kepada narasumber.

BACA JUGA:  Parkir Berlangganan Dimulai 1 Juli: Dishub Medan Siapkan Stiker Khusus

Pemko Medan Sebelumnya Janji Lakukan Pemeriksaan

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, menyatakan akan memanggil pihak terkait dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan internal terhadap dugaan transaksi kios yang melibatkan oknum pegawai PUD Pasar Medan.

Erfin menegaskan, apabila benar terdapat uang yang diserahkan kepada pegawai secara pribadi dan tidak masuk melalui rekening resmi perusahaan, hal itu berpotensi merugikan PUD Pasar Medan.

Ia juga menyatakan akan meminta penjelasan Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, terkait dugaan keterlibatan dua pegawainya berinisial MD dan JHR.

“Kita pastikan akan dipanggil dan meminta dilakukan pengecekan serta pemeriksaan internal,” kata Erfin kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Erfin turut mengimbau pedagang lain yang merasa mengalami kejadian serupa agar melapor kepada Pemerintah Kota Medan untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, sebelumnya menegaskan bahwa pemberian kios tidak dilakukan melalui rekening pribadi pegawai.

Menurut Anggia, calon pedagang harus mengajukan permohonan kepada direksi. Setelah diproses secara administratif, calon penerima kios akan memperoleh surat permintaan pembayaran yang harus disetorkan ke kas perusahaan melalui rekening resmi.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan internal yang sebelumnya dijanjikan Pemko Medan. Pihak PUD Pasar Medan juga perlu memberikan penjelasan atas pengakuan Ayu terkait permintaan penghapusan pemberitaan tersebut.

MawartaNews membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PUD Pasar Medan maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.