SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BREAKING NEWS

Rumah di Simalingkar Diduga Jadi Tempat Penyimpanan Balpres, FORWATUN Minta Aparat Turun Tangan

×

Rumah di Simalingkar Diduga Jadi Tempat Penyimpanan Balpres, FORWATUN Minta Aparat Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi aktivitas penyimpanan dan distribusi balpres serta penegakan aturan larangan impor pakaian bekas. Dugaan penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar, Medan, masih menunggu penelusuran aparat berwenang. (Foto: Ilustrasi/Ai)

MEDAN (MAWARTA) – Dugaan aktivitas penyimpanan pakaian bekas impor atau balpres di kawasan Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, menjadi sorotan. Sejumlah rumah di kawasan tersebut diduga digunakan untuk menyimpan karung berisi pakaian bekas sebelum diedarkan ke pasaran.

Berdasarkan penelusuran awak media pada Jumat (13/11/2026), terlihat sejumlah karung di dalam beberapa bangunan rumah yang diduga berisi pakaian bekas. Namun, jenis barang, asal-usul, serta legalitas pemasukan barang tersebut belum dapat dipastikan.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Informasi yang dihimpun menyebutkan, balpres itu diduga didatangkan dari luar Kota Medan menggunakan kendaraan boks. Meski demikian, belum diketahui jalur masuk barang ke Sumatera Utara, pihak pemasok, maupun siapa yang mengendalikan distribusinya.

Dugaan penggunaan dokumen pengangkutan atau manifest yang tidak sesuai juga mencuat. Akan tetapi, informasi tersebut belum didukung bukti yang dapat memastikan adanya pemalsuan dokumen.

Impor Pakaian Bekas Dilarang

Pemerintah telah melarang impor pakaian bekas. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Dalam aturan itu, pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00 masuk kategori barang yang dilarang untuk diimpor.

BACA JUGA:  Minimalisir Kemacetan Ruas Jalan Jamin Ginting, Dishub Sumut Bersama Ditlantas Polda Sumut Siapkan Rekayasa Pengalihan Rute Angkutan Umum ke Berastagi

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur sanksi pidana terhadap sejumlah bentuk penyelundupan di bidang impor. Pasal 102 memuat ancaman pidana penjara satu hingga 10 tahun dan denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar bagi perbuatan yang memenuhi unsur pasal tersebut.

Adapun Pasal 102B mengatur ancaman lebih berat, yakni penjara lima hingga 20 tahun dan denda Rp5 miliar sampai Rp100 miliar, apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur pelanggaran. Keberadaan karung pakaian di suatu rumah saja belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana penyelundupan.

FORWATUN Minta Polisi Telusuri Dugaan Aktivitas

Menyikapi informasi tersebut, Ketua Forum Wartawan Tuntungan (FORWATUN), Tison Sembiring, meminta Kapolrestabes Medan dan Kapolda Sumatera Utara menindaklanjuti dugaan aktivitas penyimpanan balpres di Perumnas Simalingkar.

Menurutnya, aparat perlu memastikan jenis barang yang disimpan, asal-usulnya, serta apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan jaringan pemasukan pakaian bekas impor yang dilarang.

“Kami meminta Kapolrestabes Medan maupun Kapolda Sumatera Utara agar segera turun tangan menindaklanjuti informasi dugaan adanya gudang penyimpanan balpres di kawasan Perumnas Simalingkar. Jika memang terbukti barang tersebut merupakan hasil impor ilegal, kami meminta agar ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

BACA JUGA:  Edy Rahmayadi : Produksi Jagung Pakpak Bharat Bisa Melampaui Kabupaten Karo

Tison menilai penelusuran tidak seharusnya berhenti pada lokasi penyimpanan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, aparat perlu mengungkap pihak pemasok, jalur distribusi, hingga pihak yang bertanggung jawab atas masuknya barang tersebut.

“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan gudang. Kalau memang ada jaringan yang memasukkan dan mengedarkan pakaian bekas impor secara ilegal, harus ditelusuri sampai ke sumbernya. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih,” katanya.

Bea Cukai Diminta Periksa Asal Barang

Selain kepolisian, FORWATUN juga meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menelusuri dugaan peredaran pakaian bekas impor tersebut di wilayah Sumatera Utara.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah barang-barang yang diduga disimpan di kawasan Simalingkar berasal dari impor yang melanggar ketentuan atau memiliki asal-usul lain.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran kepabeanan, penelusuran diharapkan mencakup dokumen impor, manifest pengangkutan, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang terlibat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari kepolisian maupun Bea Cukai terkait dugaan tempat penyimpanan balpres di Perumnas Simalingkar. (Red)