Medan (MAWARTA) – DPD GMNI Sumut resmi menyerahkan draf rekomendasi strategis kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI sebagai langkah awal konsolidasi organisasi pasca pelantikan kepengurusan periode 2025–2027.
Penyerahan dokumen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kepengurusan baru di Sumatera Utara tidak ingin sekadar menjalankan roda organisasi, tetapi juga memastikan isu-isu kerakyatan di daerah mendapat perhatian serius di tingkat nasional.
Draf rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Michael Situmeang, kepada Wakil Ketua Umum DPP GMNI Ari Rawa Tamba dan Ketua DPP GMNI Fairus Azwir Nasution.
Momentum ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pengurus DPD GMNI Sumut yang berlangsung khidmat di Medan pada 12 Februari 2026.
Tidak menunggu lama, kepengurusan baru langsung menyusun arah strategis untuk dua tahun ke depan.
Menurut Michael Situmeang, rekomendasi tersebut bukan sekadar dokumen administratif.
“Ini adalah representasi kegelisahan rakyat Sumatera Utara. Kami ingin memastikan persoalan di daerah menjadi prioritas perjuangan di tingkat pusat,” tegasnya.
Fokus pada Ketahanan Desa dan Marhaenisme
Salah satu poin utama dalam draf tersebut adalah penguatan ketahanan dan kedaulatan desa. GMNI Sumut mendorong program pemberdayaan masyarakat marhaen sebagai fondasi ketahanan nasional.
Isu ini dinilai relevan mengingat banyak desa di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan ekonomi, konflik agraria, hingga persoalan akses kesejahteraan.
Reposisi perjuangan juga menjadi agenda penting. DPD GMNI Sumut berupaya menyelaraskan gerak organisasi daerah dengan semangat revitalisasi nasional yang diusung DPP GMNI, khususnya dalam mengembalikan perjuangan pada khitah marhaenisme.
Langkah ini dipandang sebagai upaya mempertegas identitas ideologis organisasi sekaligus menjawab dinamika sosial politik yang terus berkembang.
Komitmen Tegas Perangi Narkoba
Selain isu desa, pemberantasan narkoba menjadi perhatian serius dalam rekomendasi tersebut.
DPD GMNI Sumut menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi penyalahgunaan narkotika yang dinilai mengancam generasi muda di wilayah Sumatera Utara.
Sebagai wilayah strategis, Sumut memang kerap menjadi sorotan dalam persoalan peredaran narkoba. Karena itu, GMNI Sumut mendorong pendekatan kolaboratif bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Dukungan terhadap Program Strategis Pemerintah Daerah
Dalam dokumen tersebut, DPD GMNI Sumut juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam percepatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Dukungan ini tidak bersifat pasif, melainkan diiringi dengan komitmen untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif.
Bagi kalangan pebisnis dan masyarakat umum, stabilitas sosial dan pembangunan desa yang kuat tentu menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah
Apresiasi dari DPP GMNI
Wakil Ketua Umum DPP GMNI, Ari Rawa Tamba, mengapresiasi langkah cepat yang diambil DPD GMNI Sumut.
Ia menegaskan bahwa masukan dari daerah akan menjadi basis data utama dalam merumuskan kebijakan politik organisasi di tingkat pusat.
Sinergi antara pusat dan daerah, menurutnya, merupakan kunci untuk memastikan perjuangan organisasi tetap relevan dan kontekstual.
Penyerahan draf rekomendasi ini diharapkan menjadi titik awal penguatan koordinasi antara DPP dan DPD GMNI Sumut.
Dengan sinergi yang solid, agenda besar organisasi dalam mewujudkan cita-cita revolusi Indonesia diyakini dapat berjalan lebih sistematis dan terarah.
Langkah strategis ini sekaligus menunjukkan bahwa DPD GMNI Sumut ingin tampil sebagai kekuatan intelektual yang tidak hanya bersuara, tetapi juga menawarkan solusi konkret bagi persoalan rakyat. (Son)
