Jakarta (MAWARTA) – Lonjakan harga minyak mentah global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah memicu efek domino pada industri hilir, salah satunya kenaikan harga plastik sebagai produk turunan minyak bumi.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menilai peningkatan harga plastik mencapai 40 hingga 60 persen per April 2026. Hal ini dipengaruhi oleh krisis geopolitik yang mengganggu jalur distribusi minyak bumi sebagai bahan baku petrokimia, khususnya nafta.
Pakar Petrokimia dari Universitas Pertamina (UPER), Wegik Dwi Prasetyo, S.T., M.T., menegaskan bahwa lonjakan harga minyak mentah berdampak langsung pada naiknya harga nafta.
Kondisi ini secara otomatis memengaruhi harga olefin—produk turunan nafta yang menjadi bahan baku utama penyusun plastik—sehingga memicu pembengkakan biaya produksi yang signifikan pada industri polimer dalam negeri.
“Kilang minyak di Indonesia saat ini masih berfokus pada pemenuhan bahan bakar transportasi dan kapasitas produksi untuk bahan baku plastik domestik masih terbatas. Karena itu, industri nasional masih sangat bergantung pada impor bahan baku petrokimia dari kawasan Timur Tengah yang memiliki kapasitas produksi nafta dan olefin jauh lebih masif,” ujar Wegik.
Industri plastik sangat bergantung pada minyak mentah ringan (light crude oil), jenis minyak yang paling efisien untuk diolah menjadi bahan baku plastik.
Saat ini, Arab Saudi merupakan pemasok utama dunia dengan produksi mencapai 9,51 juta barel per hari. (Reuters, 2025). Dominasi ini membuat harga plastik global—termasuk di Indonesia—sangat bergantung pada stabilitas pasokan dari mereka
Kondisi ini berdampak langsung pada Indonesia karena industri petrokimia nasional belum sepenuhnya mandiri. Meskipun memiliki cadangan Sumatera Light Crude, produksi nafta domestik baru mencapai 7,1 juta ton, padahal kebutuhan nasional menembus 9,2 juta ton per tahun.
Akibatnya, Indonesia terpaksa mengimpor kekurangan 2,1 juta ton nafta dari luar negeri, yang membuat harga plastik di pasar dalam negeri sangat rentan terhadap gejolak harga minyak di Timur Tengah.
“Bagi masyarakat umum, dampak kenaikan harga minyak bumi ini akan paling cepat terasa pada melambungnya harga kantong plastik, kemasan pangan, dan botol minuman. Namun, ancaman lebih lanjut dari ketidakpastian situasi geopolitik juga dapat mengganggu stabilitas harga di industri ritel serta sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG),” pungkas Wegik.
Sebagai langkah mitigasi, Wegik menyarankan Indonesia untuk memperkuat ketahanan bahan baku plastik melalui diversifikasi impor dari kawasan non-konflik, optimalisasi gas alam domestik via teknologi Gas-to-Olefins, serta peningkatan kapasitas kilang petrokimia.
Selain itu, percepatan produksi bioplastik dan plastik daur ulang menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang tidak stabil.
Sejalan dengan upaya tersebut, Universitas Pertamina (UPER) turut menjadi pelaksana nasional (national executing agency) untuk The Global Greenchem Innovation and Network Programme (GGINP).
Program kolaborasi internasional bersama Yale University, UNIDO, GEF, dan Kementerian Perindustrian ini bertujuan mempercepat penerapan kimia hijau (green chemistry) di industri nasional guna mengurangi ketergantungan pada bahan baku fosil.
“Komitmen ini kami wujudkan melalui riset inovatif program GGINP dan penguatan kurikulum Teknik Kimia melalui peminatan Sistem Proses Kimia Berkelanjutan dan Rekayasa Energi. Langkah ini bertujuan mencetak talenta unggul yang mampu menghadirkan inovasi selaras dengan poin 9 dan 12 SDGs mengenai industri inovatif serta konsumsi-produksi yang bertanggung jawab,” tutup Sekretaris Universitas Pertamina, Raden Panji Adhitiyo Putera.
