BELAWAN (MAWARTA) – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang sebelumnya akan dilaksankan pada 1 Mei 2026 oleh elemen masyarakat Belawan resmi dibatalkan.
Sebagai gantinya, para tokoh masyarakat dan koordinator lapangan sepakat menempuh jalur diplomasi melalui forum diskusi bersama Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan.
Hal itu dikatakan Ustadz Muhammad Nabawi saat jumpa pers di Belawan. Jumat (1/5/2026).
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek stabilitas keamanan serta efektivitas penyampaian aspirasi.
Meski telah disepakati, jadwal pasti terkait waktu dan lokasi diskusi masih dalam tahap koordinasi dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
Mengutamakan Kondusifitas Wilayah
Menyikapi perkembangan situasi di lapangan, tokoh masyarakat Belawan mengeluarkan imbauan tegas kepada warga untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas wilayah.
Masyarakat diminta tidak terpancing melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Belawan untuk menahan diri. Jangan ada aksi-aksi provokatif yang dapat merugikan kepentingan umum maupun diri sendiri. Kita beri kesempatan bagi jalur dialog ini untuk berjalan,” ujar perwakilan koordinator lapangan, Ustadz Mhd Nabawi.
Ancaman Aksi di Kantor Wali Kota
Kendati memilih jalur dialog, pihak penyelenggara memberikan catatan kritis bagi Pemerintah Kota Medan.
Mereka menegaskan bahwa forum ini harus menjadi wadah nyata bagi Wali Kota Medan untuk mendengar langsung persoalan warga pesisir yang dinilai belum mendapat solusi konkret.
Masyarakat memberikan peringatan keras terkait kehadiran orang nomor satu di Medan tersebut. Jika Wali Kota Medan kembali absen atau tidak menunjukkan itikad serius, massa mengancam akan segera mengalihkan titik aksi.
“Apabila Wali Kota tetap tidak hadir untuk menyerap aspirasi kami secara langsung, maka kami pastikan aksi massa akan segera digeser dan dipusatkan langsung di depan Kantor Wali Kota Medan,” tegas pihak panitia dalam pernyataan tertulisnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan agar persoalan krusial di Belawan, mulai dari isu lingkungan hingga kesejahteraan mendapatkan perhatian prioritas dari jajaran eksekutif.
Saat ini, warga masih menunggu kepastian jadwal pertemuan yang representatif dari pemerintah daerah. (Hendra)
