STABAT (MAWARTA) – Pemerintah Kabupaten Langkat mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga non-ASN semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi seiring tuntutan transformasi digital dalam pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., saat memimpin apel gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati Langkat, Senin (31/8/2026).
Amril hadir mewakili Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, S.H. Apel diikuti jajaran Asisten dan Staf Ahli Bupati, pejabat eselon II, III dan IV, pejabat fungsional serta ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab Langkat.
Dalam sambutan tertulis Plt Bupati yang dibacakannya, Amril mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah tuntutan terhadap penyelenggara pemerintahan. Aparatur tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, efektif dan inklusif.
“Transformasi digital pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita sikapi bersama. Karena itu, aparatur pemerintah dituntut untuk semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Amril.
Menurutnya, arah transformasi digital pemerintahan juga berkaitan erat dengan pemanfaatan data kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik.
Hal tersebut sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 3–4 Agustus 2026. Rakornas tersebut mengangkat tema “NIK dan IKD sebagai Pondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah.”
Dalam kerangka tersebut, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak lagi hanya dipandang sebagai identitas penduduk, tetapi menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur digital publik.
Pemkab Langkat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Sejumlah langkah yang dilakukan meliputi percepatan aktivasi IKD, penguatan interoperabilitas dan keamanan data kependudukan, perluasan kerja sama pemanfaatan data, hingga peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Pelayanan jemput bola juga terus dikembangkan agar layanan administrasi kependudukan dapat menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Komitmen ini kemudian diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret, termasuk memperkuat kapasitas aparatur agar semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Amril.
Transformasi digital tersebut pada akhirnya tidak hanya bergantung pada perangkat dan sistem teknologi. Kemampuan aparatur dalam memahami teknologi, menjalankan tugas sesuai fungsi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Karena itu, Plt Bupati Langkat mengingatkan seluruh ASN dan non-ASN agar terus meningkatkan kedisiplinan, kreativitas dan inovasi dalam menjalankan pekerjaan.
“Untuk itu, setiap ASN dan Non ASN diharapkan dapat berkreasi dan berinovasi dalam berkarya, disiplin, cerdas dan pahamilah tugas pokok dan fungsi masing-masing,” pesannya.
Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dinilai penting agar setiap aparatur mampu menjalankan tanggung jawabnya secara tepat sekaligus mendukung pencapaian program pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selain pengarahan mengenai transformasi digital dan peningkatan kinerja aparatur, apel gabungan tersebut juga diisi dengan penyerahan Santunan Tali Asih Musibah (STM) Kematian Korpri kepada enam ahli waris.
Pemkab Langkat juga memberikan cenderamata kepada 22 anggota Korpri yang memasuki masa purnabakti sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Plt Bupati Langkat berharap perhatian tersebut dapat memperkuat semangat kebersamaan serta penghargaan terhadap pengabdian aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Semoga agenda kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk lebih menguatkan semangat kebersamaan dalam wadah Korpri Kabupaten Langkat,” harapnya.
Di tengah tuntutan digitalisasi pemerintahan, Pemkab Langkat menilai peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu kunci agar perubahan sistem pelayanan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan aparatur yang lebih profesional, disiplin dan mampu beradaptasi terhadap teknologi, transformasi digital diharapkan tidak berhenti pada penggunaan sistem elektronik, tetapi mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah dijangkau masyarakat. (Edy)
