Tapteng (MAWARTA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memulai langkah besar dalam memulihkan lahan pertanian yang terdampak banjir dan longsor melalui kegiatan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (15/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, BSc, serta Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, dan diikuti secara virtual oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
Wagub Sumut mengungkapkan, Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu daerah terdampak bencana dengan total kerusakan lahan sawah mencapai 9.071 hektare, terdiri dari 6.987 hektare rusak ringan dan 2.084 hektare rusak sedang, sementara kategori rusak berat nihil.
“Secara keseluruhan, kerusakan lahan sawah di Sumatera Utara mencapai 37.318 hektare, dengan rincian 22.274 hektare rusak ringan, 10.690 hektare rusak sedang, dan 4.354 hektare rusak berat. Khusus di Tapanuli Tengah, total lahan terdampak mencapai 3.205 hektare,” jelas Surya.
Menurutnya, Kecamatan Tukka memiliki peran strategis sebagai salah satu sentra pertanian rakyat. Kerusakan lahan dan jaringan irigasi berdampak langsung terhadap produktivitas dan pendapatan petani.
“Groundbreaking ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk memulihkan fungsi lahan dan sistem irigasi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” tegasnya.
Wagub Sumut juga mengajak masyarakat terlibat aktif dalam program rehabilitasi. Ia menekankan pembangunan pertanian bukan semata soal infrastruktur, tetapi juga semangat gotong royong dalam menjaga hasil pembangunan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah pusat mengalokasikan bantuan senilai Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan tersebut mencakup penyediaan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kebutuhan pokok masyarakat. Mentan juga menegaskan seluruh proses rehabilitasi harus menggunakan skema padat karya agar membuka lapangan kerja bagi warga terdampak.
“Saudara-saudara kita yang memiliki sawah ikut bekerja dalam proses rehabilitasi dan upahnya dibayar oleh pemerintah pusat. Kami ingin masyarakat tetap memiliki penghasilan di tengah masa sulit ini,” ujar Mentan.
Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk tetap siaga di wilayah terdampak hingga proses pemulihan tuntas.
“Jangan pernah kosongkan personel di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Percepat semua proses, karena masyarakat membutuhkan uluran tangan segera,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian dan sinergi pemerintah daerah. Menurutnya, program ini berdampak strategis terhadap stabilitas pangan nasional.
“Upaya pemulihan lahan pertanian ini sangat signifikan. Kami berharap prosesnya berjalan cepat dan membawa keberkahan bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” tuturnya.
Kegiatan groundbreaking tersebut menandai dimulainya rehabilitasi besar-besaran terhadap infrastruktur pertanian, termasuk penyediaan traktor roda empat, rotavator, serta pembangunan kembali jalan usaha tani di wilayah yang terdampak bencana. (Cr16)
