JAKARTA – Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung penuh program Pemerintah Pusat untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 yang digelar di Ruang Heritage, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (5/8/2024).
Fatoni mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sumut telah menurun dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024.
Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan angka nasional yang mencapai 9,03% pada tahun 2024.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumut pada Maret 2024 tercatat sebanyak 1.228.000 jiwa, mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.240.000 jiwa.
Tingkat kemiskinan ekstrem di Sumut juga mengalami penurunan signifikan, dari 1,41% pada Maret 2022 menjadi 0,78% pada Maret 2023, lebih baik dibandingkan angka nasional yang berada di 1,12%.
Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Sumut pada tahun 2023 adalah 118.420 jiwa, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 212.810 jiwa.
Selain itu, terdapat 19.615 penyandang disabilitas dan 951.467 penduduk lanjut usia (lansia) di Sumut.
Pemprov Sumut saat ini menjalankan berbagai program unggulan untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
Program-program tersebut meliputi pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO).
Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin, Bus Kesehatan Bergerak, Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya), dan bantuan Sarana Produksi (Saprodi) pertanian.
Dengan berbagai inisiatif ini, Agus Fatoni berharap tingkat kemiskinan ekstrem di Sumut terus menurun dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik.
