TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (22/4/2025).
Forum ini dibuka langsung oleh Wali Kota Mahyaruddin Salim dan menjadi langkah awal menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan fase penting dalam membangun pondasi pembangunan jangka menengah.
Sejak pelantikannya pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Mahyaruddin menyatakan pihaknya wajib menyusun RPJMD paling lambat enam bulan setelah dilantik, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan langkah strategis dan fondasional untuk menentukan masa depan Kota Tanjungbalai. Ini akan menjadi peta jalan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh,” jelasnya.
RPJMD 2025–2029, lanjut Mahyaruddin, merupakan turunan dari RPJPD Tanjungbalai 2025–2045. Dokumen ini akan dijabarkan secara operasional dalam RKPD tahunan, dimulai dari RKPD Tahun 2026.
Visi Tanjungbalai EMAS
Wali Kota juga memperkenalkan visi pembangunan lima tahunan yang menjadi dasar arah kebijakan daerah, yakni Tanjungbalai EMAS—Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.
“EMAS” memiliki makna khusus:
– Elok, mencerminkan estetika kota dan kualitas tata kelola pemerintahan,
– Maju, menandakan pembangunan SDM, ekonomi, dan infrastruktur,
– Agamais, menggambarkan kehidupan sosial yang religius dan harmonis,
– Sejahtera, berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata.
Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam 15 program prioritas, antara lain:
1. ASN berkualitas dan berintegritas,
2. Regulasi adaptif dan partisipatif,
3. Digitalisasi pelayanan publik,
4. Penataan kota yang nyaman dan inklusif,
5. Pendidikan unggul dan merata (PINTAR),
6. Kesehatan prima dan merata,
7. Infrastruktur berkualitas dan berdaya saing,
8. Ekonomi mandiri dan UMKM naik kelas (EKOMAS),
9. Kota bersih dan tangguh bencana,
10. Harmoni dalam keberagaman,
11. Generasi berilmu, berakhlak, dan beriman,
12. Generasi sehat dan bebas stunting,
13. Penyediaan akses air bersih (air sehat),
14. Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
15. Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam penyusunan Renstra agar selaras dengan RPJMD.
Ia juga menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen bersama untuk menyusun kebijakan pembangunan yang bermakna dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap masukan yang muncul dari forum ini akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan. Kita tidak hanya berbicara angka dan target, tapi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Mahyaruddin menekankan pentingnya keterhubungan antara kebijakan daerah, provinsi, dan nasional.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus sejalan, saling memperkuat, dan terintegrasi agar hasilnya maksimal,” pungkasnya.
Forum konsultasi ini diawali dengan laporan dari Kepala Baperida, Zul Abdiman. Hadir sebagai narasumber Aryani Septenti Kartini ST, MT, M.Eng dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan Dr. Agus Suriadi, S.Sos, M.Si, akademisi Universitas Sumatera Utara yang juga bertindak sebagai tim pendamping penyusunan RPJMD. (Kurniawan)
