Medan (MAWARTA) – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan keterbukaan, dan media memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Ia menilai keterbukaan merupakan hak publik yang harus didorong melalui sebuah gerakan besar.
Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara di rumah dinasnya, Rabu (17/9/2025) malam. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua JMSI Sumut Rianto Aghly, Pembina Rahudman Harahap, serta sejumlah pengurus.
“Masyarakat membutuhkan keterbukaan, masyarakat punya hak. Media berperan dalam keterbukaan itu. Kita butuh sebuah gerakan besar,” ujar Rico Waas yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata Odi Anggia Batubara dan Kabankesbangpol Andi Mario Siregar.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menyinggung transformasi birokrasi di Pemko Medan. Menurutnya, pola kerja aparatur sipil negara (ASN) harus berubah dengan sistem pelaporan online yang dapat dipantau langsung oleh lurah, camat, kepala dinas, hingga wali kota.
“Kemajuan teknologi adalah tantangan sekaligus peluang. Pertanyaannya, kita tercebur ke dalam gelap atau berselancar di atas gelombangnya. Intinya, kita harus beradaptasi, tidak bisa mengabaikan teknologi,” ucapnya.
Rico menegaskan, Pemko Medan berkomitmen melakukan transformasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Ia berharap JMSI bisa menjadi mitra strategis dalam memberikan perspektif dan kritik konstruktif demi kemajuan kota.
JMSI Gelar Musda II di Medan
Sementara itu, Ketua JMSI Sumut Rianto Aghly, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan bahwa JMSI akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II pada 2–4 Oktober mendatang di Medan.
Selain memilih kepengurusan baru, Musda juga akan diisi dengan dialog kebangsaan. “Kita ingin Wali Kota Medan hadir serta memberikan pemikiran dan pencerahan dalam dialog itu,” kata Anto.
Ia menegaskan, JMSI sebagai organisasi pemilik media siber siap bersinergi dengan Pemko Medan. “Anggota JMSI merupakan perusahaan berbadan hukum yang berkomitmen menyajikan pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik,” tegasnya.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan lahir sinergi positif antara pemerintah dan media untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Son)
