MAWARTANEWS.com | MEDAN – Setelah gelombang unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online (ojol) di depan kantor Grab dan DPRD Sumut, Dinas Perhubungan Sumatera Utara langsung bergerak cepat. Jumat (9/5/2025), Dishub Sumut memfasilitasi dialog antara perwakilan pengemudi yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM) dan manajemen Grab, di Command Center Room, lantai 2, Kantor Dishub Sumut, Medan.
Dipimpin Kadishub Sumut Dr. Agustinus Panjaitan, pertemuan ini membahas sejumlah tuntutan yang selama ini dinilai memberatkan mitra pengemudi, salah satunya potongan GrabBike Hemat sebesar Rp15.000 per tujuh orderan. Jika dikalkulasi, potongan tersebut bisa mencapai Rp450.000 per bulan per driver.
“Masak kami yang kerja, kami juga yang harus bayar? Ini sangat memberatkan,” keluh Timbul Siahaan, Koordinator ASDM.
Tak hanya soal potongan, para pengemudi juga menolak sistem slot GrabFood yang mengharuskan satu driver menyelesaikan empat pesanan sekaligus. Mereka juga meminta penyesuaian tarif sesuai regulasi Kementerian Perhubungan serta dilibatkan dalam penyusunan kebijakan aplikator.
Menjawab keluhan itu, perwakilan Grab, Guruh G. Ismaela (Head of Public Affairs for West Indonesia) dan Dhita dari manajemen Grab menyatakan akan menyampaikan semua masukan ke kantor pusat. “Kami tampung semua aspirasi ini dan akan segera kami teruskan ke manajemen pusat. Kami akan berkoordinasi juga dengan Pemprov,” ujar Dhita.
Kadishub Sumut menegaskan bahwa kehadiran pemerintah sebagai regulator bertujuan memastikan hak dan kewajiban aplikator serta mitra dipenuhi sesuai regulasi. Ia mengingatkan, tarif ojol harus mengikuti SK Menhub No. 667 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa ojek online.
“Kami beri waktu satu bulan kepada Grab untuk meninjau kembali kebijakan GrabBike Hemat. Setiap kebijakan baru wajib disampaikan ke pemerintah dan disosialisasikan kepada mitra, agar tidak menimbulkan gejolak,” tegas Agustinus.
