JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026). Rakor ini digelar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa capaian strategis Indonesia pada tahun 2025, yakni berhasil tanpa impor jagung pakan ternak, menjadi dasar kuat untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi pada tahun 2026.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum untuk menyusun strategi yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dan lembaga perbankan dalam mengatasi persoalan permodalan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung binaan.
Implementasi nyata program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh akses kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berperan aktif menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Langkah ini dilakukan untuk melindungi petani agar tidak terjerat permainan harga tengkulak.
Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan. Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian sesuai standar HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi kewajiban kredit secara tepat waktu.
Melalui Rakor Ketahanan Pangan Tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak guna mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (*)
