MAWARTANEWS.com, MEDAN – Dalam rangka menurunkan angka stunting di Sumut kami selalu berkomunikasi dengan Perwakilan BKKBN Sumut. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut, Musa Rajekshah yang diwakili Kepala Dinas (Kadis ) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Provsu, dr. Tengku Amri Fadli, M.Kes pada pembukaan kegiatan temu kerja Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) bersama mitra kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 di Hotel Radisson Jalan H. Adam Malik No.5 Medan. Kamis (22/12/2022).
Kegiatan temu kerja Satgas PPS dilaksanakan BKKBN Provinsi Sumatera Utara bersama mitra kerja Provinsi Sumatera Utara.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provsu Muhammad Irzal, SE., ME, yang diwaliki Sekretaris Yusrizal Batubara, S.Sos mengatakan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting di Sumut masih 25,8 persen dan harus mencapai 14 persen pada tahun 2024 mendatang sesuai dengan target nasional.
“Kita ingin bersama-sama membangun komitmen kembali dalam memberikan perhatian yang kuat dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Sumut. Untuk mencapai target tersebut maka sebagai tindak lanjut Perpres No 72 tahun 2021 tentang PPS, kita harus melaksanakan langkah-langkah konkrit dengan aksi nyata,” terangnya sembari menjelaskan bahwa penanganan stunting mesti melibatkan peran multipihak.
Yusrizal berharap agar angka prevalensi stunting di Sumut bisa turun sebesar 4 persen untuk tahun 2022. “Saat ini kita masih menunggu hasil dari SSGI untuk tahun 2022 ini. Jadi harapkan kita bisa turun sebesar 4 persen dari angka 25,8 persen tahun 2021 menjadi 21,8 persen pada tahun 2022 ini. Terus bertahap setiap tahun sehingga kita bisa mencapai 14 persen pada tahun 2024 mendatang sesuai dengan target Nasional,” ujarnya.
