MAWARTANEWS.com, SERGAI – Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya beserta jajaran Forkopimda dan OPD menerima kunjungan kerja Reses Komisi V DPR RI masa persidangan II Tahun 2022-2023 di Kantor Bupati, Jumat (16/12/2022) kemarin.
Di hadapan rombongan serta mitra Komisi V salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), Darma kembali mengharapkan sinergitas dalam penanggulangan banjir tahunan yang terjadi di penghujung tahun. Terutama terkait normalisasi sungai dari hulu ke hilir.
“Saat ini kami masih berusaha melakukan normalisasi sungai lewat Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dananya masih berupa swadaya dari CSR perusahaan yang ada di Sergai. Kami harap BWSS II bisa segera melakukan normalisasi dimana memang kewenangannya. Kami udah gak sanggup lagi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Wiwik ini menjelaskan, saat ini inormalisasi yang dilakukan bersama Forum TJSLP sudah mencapai jarak 9 km.
“Normalisasinya bertahap dan sekarang sudah sepanjang 9 km dengan biaya Rp 1 Miliar dengan sewa alat berat. Ini kami lakukan untuk mengeruk sedimentasi sungai yang mendangkal dan peninggian tanggul sungai sebagai upaya agar sungai dapat menampung air dengan maksimal,” tambahnya seraya mengatakan saat ini pihaknya telah membeli satu unit eskavator long arm untuk mengurangi biaya sewa alat berat.
Tak hanya banjir, Darma juga mengharapkan usulan pelebaran jalan nasional yang telah dilakukan dapat segera terealisasi. Pasalnya, ia mengungkapkna sudah melakukan pembebasan lahan dengan ganti rugi kepada masyarakat.
“Panjang jalan nasional di Kabupaten Serdang Bedagai ada 70 km. Kami berharap bisa segera direalisasikan untuk menunjang mobilitas jalan lintas yang ada,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, ketua rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamnad Iqbal meminta agar BWSS dapay serius menanggapi keluhan pemerintah daerah. “Tadi kita sama-sama lihat sungai yang meluap dan banjir yang masih menggenangi pemukiman warga, bahkan kantor Bupati. Kami harap, hal-hal seperti ibi bisa cepat ditindaklanjuti dan harus ada realisasinya,” kata wakil rakyat Fraksi PKS itu.
Menanggapi hal ini, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kemenpupr Adenan Rasyid menyatakan pihaknya akan menurunkan satu alat berat untuk membantu pengerukan sedimentasi sungai sebagai upaya jangka pendek.
“Jangka pendeknya, kita akan turunkan satu eskavator dalam minggu ini. Untuk jangka menengah dan panjangnya teman-teman sudah membuat desain pengerjaan. Kalau tidak ada halangan di lapangan khususnya warga yang tinggal di aliran sungai, nanti teman-teman dari Balai segera berkoordinasi untuk pembangunannya,” katanya.
Sementara itu, Brawijaya selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara mengatakan, tahun depan pengerjaan
“Nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan APBN. Kami upayakan ada schedule-nya bulan Januari. Semoga di tahun 2023 bisa dilaksanakan. Perlu kami ingatkan agar kesediaan lahan bisa dipastikan aman,” pungkasnya.
Sementara itu, Bob Andika Mamana Sitepu selaku angota DPR RI dapil Sumatera Utara menekankan agar KemenPUPR tidak lagi ada alasan untuk tidak melakukan lelang pengerjaan.
“Sudah clear ya, tahun depan bisa lelang dan dikerjakan,” pungkasnya.
Adapun anggota Komisi V yang hadir diantaranya Irene Yusiana, Efendi Sianipar, Ilham, Syahrul Aidi Mazaat, dan lainnya. Sementara untuk mitra yang turut diboyong Komisi V DPR RI diantaranaya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura, KemendesPDTT, dan lainnya.
