MAWARTANEWS.com, MEDAN |
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, mengumumkan kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2024.
Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan regional, APBN Sumatera Utara berhasil menjaga kinerjanya secara optimal, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.
Press Release ini disampaikan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara yang terdiri dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Arridel Mindra (sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara).
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara, Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II, Anton Budhi Setiawan.
Pendapatan dan Defisit APBN Sumatera Utara
Hingga akhir Agustus 2024, total pendapatan negara yang berhasil dicapai Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp24,64 triliun atau 54,79% dari target yang telah ditetapkan.
Meski angka ini mengalami penurunan sebesar 9,09% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy), pemerintah terus berupaya menjaga kualitas pendapatan dengan fokus pada optimalisasi sektor-sektor strategis.
Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan penerimaan pajak dan kepabeanan & cukai.
Defisit APBN tercatat sebesar Rp19,52 triliun. Namun, kondisi ini tetap dapat dikendalikan dengan pendekatan pengelolaan fiskal yang berfokus pada belanja yang produktif dan efisien, sehingga peran APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dapat dijalankan dengan baik.
Belanja Negara Menjadi Motor Penggerak Ekonomi
Belanja negara di Sumatera Utara mencapai Rp44,16 triliun atau 62,20% dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan sebesar 11,44% (yoy).
Belanja ini terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp14,81 triliun (55,58% dari pagu) dan transfer ke daerah sebesar Rp29,35 triliun (66,17% dari pagu).
Kenaikan ini menandakan distribusi belanja negara yang tepat sasaran, serta sinergi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Belanja pemerintah pusat difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, dukungan pelaksanaan Pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial, serta sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu penerima belanja terbesar dengan alokasi Rp1,34 triliun, yang digunakan untuk belanja penambahan nilai jalan dan jembatan sebesar Rp581,66 miliar.
Selain itu, terdapat pula alokasi belanja untuk kesehatan sebesar Rp697,44 miliar, meliputi Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta program pengawasan obat dan makanan.
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai telah menyentuh lebih dari 3,26 juta keluarga penerima manfaat di Sumatera Utara.
Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil
Ekonomi Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan positif pada Triwulan II tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 4,95% (yoy), lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dan investasi, terutama di sektor pertanian, perikanan, perdagangan besar, dan eceran.
Inflasi di Sumatera Utara juga berhasil dikendalikan pada tingkat yang relatif rendah. Inflasi pada Agustus 2024 tercatat sebesar 1,86% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,12% (yoy).
Secara bulanan, Sumatera Utara bahkan mengalami deflasi sebesar 0,14% (month-to-month), lebih tinggi dibandingkan deflasi nasional yang sebesar -0,03%.
Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, gula pasir, dan minyak goreng.
Realisasi Dana Transfer Ke Daerah dan Program Pemberdayaan Ekonomi
Realisasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp29,35 triliun, atau 66,17% dari pagu, menunjukkan peningkatan 8,61% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi terbesar dalam penyaluran TKD, dengan total mencapai 62,61%. Realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp3,4 triliun atau 74,29% dari pagu, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan tren yang positif, dengan total
penyaluran mencapai 75,37% dari plafon penyaluran dan peningkatan jumlah debitur baru sebesar 246,68%.
Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dominan dalam penyaluran KUR, yang mencakup 43,63% dari total penyaluran di Sumatera Utara.
Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga tumbuh sebesar 88,04%, mendukung
peningkatan jumlah debitur yang cukup signifikan.
Dukungan Anggaran untuk Pemilu 2024 dan Program Pembangunan Lainnya Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang terdiri dari Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak, pemerintah telah merealisasikan dana sebesar Rp1,50 triliun melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dana ini digunakan untuk honorarium badan ad-hoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan pemilu. Selain itu, terdapat juga alokasi dana sebesar Rp43,39 miliar untuk TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam mendukung pengamanan dan pemantauan Pemilu 2024. (Son)
