BATANG KUIS (MAWARTA) – Sejumlah dugaan persoalan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan setelah Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK) menyampaikan berbagai temuan dalam audiensi bersama Pemerintah Kecamatan Batang Kuis, Jumat (3/7/2026).
Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Camat Batang Kuis itu diterima Sekretaris Camat Juliadi mewakili Camat Batang Kuis Beni Harianto. Turut hadir Kepala Seksi Pemerintahan Fani Anggira Lubis, SE.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua GRPK Abdul Hadi memaparkan sejumlah dugaan persoalan yang ditemukan di Desa Sena dan Desa Paya Gambar.
Temuan tersebut antara lain dugaan rangkap jabatan sejumlah kepala dusun, dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), hingga dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut GRPK, di Desa Sena terdapat dugaan beberapa kepala dusun merangkap pekerjaan pada instansi lain. Selain itu, bantuan Alsintan milik Kelompok Tani Rukun Sena disebut tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam kurun waktu yang cukup lama.
Sementara di Desa Paya Gambar, GRPK menyoroti dugaan penyalahgunaan bantuan traktor roda empat (TR4). Alat tersebut diduga tidak lagi dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan.
GRPK juga meminta agar dugaan pengelolaan Dana Desa dan BUMDes di desa tersebut ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
Menanggapi berbagai informasi tersebut, Sekretaris Camat Batang Kuis, Juliadi, memastikan laporan yang disampaikan GRPK akan menjadi perhatian pemerintah kecamatan.
“Laporan yang disampaikan Tim GRPK akan menjadi atensi kami. Saya akan segera menyampaikan persoalan ini kepada Camat Batang Kuis dan dalam waktu dekat pihak-pihak terkait, termasuk kepala desa yang disebutkan dalam laporan, akan dipanggil untuk dimintai penjelasan,” ujarnya.
Juliadi juga mengapresiasi peran masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan, pemerintah kecamatan akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima sesuai kewenangan yang dimiliki.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sena maupun Kepala Desa Paya Gambar belum memberikan tanggapan terkait sejumlah dugaan yang disampaikan GRPK.
Mawartanews masih berupaya memperoleh konfirmasi dari kedua pemerintah desa guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang. (Hoko)
