BREAKING NEWSKRIMINAL

Dugaan Korupsi Dana Perawatan Kantor Desa Sennah Menggemparkan Sergai

×

Dugaan Korupsi Dana Perawatan Kantor Desa Sennah Menggemparkan Sergai

Sebarkan artikel ini
Tampang Kades Sennah Miswanto. (Sumber foto Dok Facebook Mis Wanto).

MAWARTANEWS.com, SERGAI |

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Sennah, Miswanto, menjadi sorotan tajam masyarakat setempat.

Dalam sebuah investigasi, warna dinding bangunan kantor desanya yang kusam dan seperti terbengkalai menjadi bukti kuat dugaan penyalahgunaan dana perawatan kantor desa.

Masyarakat pun menyoroti tindakan Kades Miswanto yang dinilai tidak transparan terkait penggunaan dana tersebut terutama pengunaan Dana Desa di tahun 2023.

Miswanto sendiri memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp, mengklaim bahwa setiap tahun anggaran untuk pengecatan kantor desa dianggarkan.

” Karena keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten Sergai, pengecatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Meskipun demikian, ia menolak memberikan nilai pasti yang dianggarkan setiap tahunnya,” terangnya Miswanto melalui WhatsApp, Kamis (2/5/2024).

BACA JUGA:  Kapolsek Firdaus Paparkan 2 Kasus Kriminal di Awal Tahun 2024

Namun, tanggapan ini pun dipertanyakan oleh Angga Ali Waluyo dari Forum Wartawan Sergai (Forwan Sergai). Menurutnya, alasan klasik seperti keterlambatan pencairan dana tidaklah cukup untuk membenarkan kondisi kantor desa yang begitu memprihatinkan.

Ia juga menegaskan bahwa jika pengecatan kantor desa dilakukan setiap tahun, warnanya tidak akan terlihat kusam seperti kondisi yang sekarang.

Lebih lanjut, Angga menduga bahwa ada kemungkinan penggunaan dana yang tidak jelas atau bahkan fiktif dalam pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, Forwan Sergai mendesak aparat penegak hukum, seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan Polres Sergai, untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kades Miswanto guna mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini.

BACA JUGA:  BKB Provinsi Sumatera Utara Gelar Pengobatan Gratis di Asahan

Kasus ini pun menarik perhatian masyarakat luas, karena tidak hanya menyangkut persoalan korupsi, tetapi juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Diharapkan tindakan hukum yang diambil dapat memberikan keadilan bagi masyarakat serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di tingkat desa.(*)