LUBUK PAKAM (MAWARTA) – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memaparkan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 kepada Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (13/7/2026).
Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah pertama di Sumatera Utara yang dikunjungi Tim Monitoring Kemendagri dalam rangka evaluasi penggunaan tambahan TKD untuk percepatan pemulihan pascabencana.
Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, SS, berharap tambahan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal demi mempercepat pemulihan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dana tambahan TKD ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Deli Serdang,” ujar Asri Ludin.
Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, S.Sos., M.AP., menjelaskan daerahnya memperoleh tambahan TKD sebesar Rp495 miliar untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp50 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas arahan pemerintah pusat sebagai bentuk solidaritas antardaerah.
Dalam pertemuan yang juga diikuti secara virtual oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ahmad Fatoni, Pemkab Deli Serdang memaparkan progres pemanfaatan dana tambahan TKD, termasuk berbagai program yang telah selesai dilaksanakan.
“Kami berharap tim dapat meninjau langsung sejumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan menggunakan dana tersebut,” kata Dedi Maswardy.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi percepatan pemulihan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pascabencana.
Menurutnya, Deli Serdang menjadi salah satu daerah di Sumatera Utara yang paling cepat bertransisi menuju kondisi normal. Hingga saat ini, sembilan jembatan yang rusak telah selesai direhabilitasi, sementara 77 warga yang rumahnya mengalami rusak berat telah ditetapkan sebagai penerima bantuan hunian tetap melalui keputusan kepala daerah.
Kastorius menambahkan, dari 36 indikator pemulihan pascabencana, masih terdapat enam indikator yang perlu diselesaikan, meliputi sektor pertanian dan perikanan, santunan keluarga korban meninggal dunia, bantuan jaminan hidup, bantuan perabot rumah tangga, serta bantuan pemulihan ekonomi.
Ia mengingatkan agar tambahan TKD segera direalisasikan sesuai petunjuk teknis dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu berdampak terhadap infrastruktur, pelayanan dasar, dan aktivitas ekonomi di 53 kabupaten/kota. Karena itu, monitoring dilakukan untuk memastikan pemanfaatan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Kastorius juga meminta Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama Inspektorat Daerah terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar seluruh proses pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
(Hoko)
