Mawartanews, Aceh Tamiang – Pegawai honorer Kabupaten Aceh Tamiang mendatangi Kantor DPRK setempat untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan masa depan nasib mereka
Ketua koordinator Bunyamin serta beberapa perwakilan honorer menemui Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Sekda diruang Banggar, Senin (28/11/2022).
Adapun tujuan kedatangan mereka yang disampaikan oleh Ketua Koordinator Bunyamin, meminta penjelasan terkait perpanjangan gaji sampai tahun 2023 dan perpanjang SK.
Perwakilan dari tenaga honorer menambahkan bahwa kami sangat sedih jika gaji kami dihentikan, apalagi kami sebagai tenaga honor pendidik, kami sangat menyayangkan jika ilmu yang kami ajarkan tidak bisa dikembangkan karena terkendala tidak bisa mengajar lagi.
Oleh karena itu kami sangat berharap adanya bantuan agar kami tetap bisa mengajar dan tidak terputus, kalau bisa kami diperjuangkan untuk pengangkatan menjadi P3K.
Menanggapi beberapa permintaan tersebut, Sekda Aceh Tamiang, Drs. Asra mengatakan pertemuan ini sebagai wujud keseriusan legislatif dan eksekutif untuk mencarikan jalan terbaik atas edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kami akan perjuangkan, sama seperti yang 3 bulan dulu, yang jadi masalahnya adalah permasalahan ini pastinya tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Aceh Tamiang saja, namun juga di sejumlah daerah lainnya.
Makanya perlu ada solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan atas kebijakan yang kita ambil.
Hal senada juga disampaikan Ketua I DPRK Aceh Tamiang, Fadhlon. Ia mengemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang banyak, jangan sampai malah merugikan banyak orang.
“Tidak kurang dari 2 ribu lebih tenaga honorer di Aceh Tamiang saat ini menggantungkan hidup dari pekerjaan mereka saat ini, harus hati-hati dalam membuat kebijakan, mereka itu manusia semua,” tegasnya.
Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Abdul Muthalib menjelaskan saat ini di dinas pendidikan mempunyai 2 tenaga, pertama tenaga kontrak dan satu lagi tenaga bakti.
Pada tahun 2022 ada 481 orang yang mendaftar untuk P3K, dari 481 ini yang dipastikan lulus sebanyak 150 orang, selebihnya yang tidak lulus kita alihkan ke sekolah agar gaji mereka dibayarkan oleh pihak sekolah dengan dana bos, itu disisipkan dari mereka yang sudah lulus menjadi P3K.
Muthalib juga menambahkan bahwa seleksi P3K guru tidak memakai passing grade, ketentuan mereka hanya portofolio.
Akhir dari pertemuan ini Eksekitif dan Legislatif akan memperjuangkan nasib para honorer, dalam minggu ini kami akan berangkat ke Jakarta dan membicarakan masalah ini Kemenpan, agar mendapatkan hasil dan solusinya.
