Jakarta (MAWARTA) – Alatan Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi, pelatihan, dan riset pengadaan barang dan jasa pemerintah, menggelar webinar gratis bertajuk Perhitungan dan Sertifikasi TKDN Farmasi dan Alat Kesehatan pada Jumat, 4 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut digelar pukul 14.30 hingga 16.30 WIB.
Webinar menghadirkan dua narasumber, yakni Harmada Sibuea, M.Sc., M.H., Chief Executive Officer Alatan Indonesia sekaligus konsultan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta seorang verifikator dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai respons terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pada sektor farmasi dan alat kesehatan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri nasional sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Implementasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri salah satunya dilakukan melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.
Dalam praktiknya, penerapan TKDN menuntut pemahaman yang komprehensif dari pelaku usaha, mulai dari aspek regulasi, dasar hukum, mekanisme perhitungan, hingga proses dan persyaratan sertifikasi produk.
Materi webinar disampaikan dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama, Harmada Sibuea membahas dasar hukum dan kebijakan pengadaan produk dalam negeri, termasuk ketentuan terkait pelaksanaan e-purchasing.
Sesi berikutnya mengulas lebih mendalam mengenai dasar hukum dan ketentuan sertifikasi TKDN untuk produk farmasi dan alat kesehatan.
Pembahasan mencakup tahapan pengajuan sertifikasi, mekanisme yang perlu dipenuhi, hingga berbagai tantangan dan hambatan yang kerap dihadapi pelaku usaha dalam proses sertifikasi.
Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan, baik dari sisi regulasi maupun kebutuhan pengadaan.
Vendor maupun pemerintah dinilai perlu memastikan setiap tahapan dan prosedur TKDN dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kepemilikan sertifikat TKDN. Sertifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan produk yang ditawarkan oleh vendor memenuhi ketentuan dan dapat diverifikasi sebagai produk yang memiliki komponen dalam negeri sesuai persyaratan.
Webinar ini secara khusus ditujukan bagi pelaku usaha di sektor farmasi dan alat kesehatan, baik produsen maupun penyedia atau vendor yang terlibat dalam rantai pengadaan produk untuk instansi pemerintah.
Pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme TKDN dinilai semakin penting seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan nasional.
Penyelenggaraan webinar ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Alatan Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pelaku usaha, khususnya di sektor farmasi dan alat kesehatan.
Melalui kegiatan edukasi dan berbagi pengetahuan, Alatan Indonesia turut mendorong pelaku usaha agar lebih siap memenuhi ketentuan TKDN sekaligus mengambil peran dalam penguatan industri dan produk dalam negeri. (Dedi Hu)
