KARO (MAWARTA) – Masyarakat, wisatawan dan pendaki diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertahankan status Gunung Sinabung pada Level II (Waspada), namun memperluas zona rekomendasi bahaya mulai 13 Agustus 2026.
Radius radial yang sebelumnya 2 kilometer dari puncak Gunung Sinabung diperluas menjadi 3 kilometer. Sementara radius sektoral untuk arah selatan-tenggara yang sebelumnya 3,5 kilometer diperluas menjadi 4,5 kilometer.
Dengan perubahan tersebut, masyarakat, wisatawan dan pendaki dilarang melakukan aktivitas di dalam radius rekomendasi baru tersebut.
Perubahan radius dilakukan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya peningkatan aktivitas Gunung Sinabung. Badan Geologi mencatat peningkatan gempa vulkanik dalam dan gempa hembusan, serta terekamnya gempa Low Frequency (LF) dan gempa hybrid yang sebelumnya jarang terdeteksi.
Secara visual, hembusan asap kawah juga terpantau semakin menebal dengan warna putih keabu-abuan dan mencapai ketinggian sekitar 1.000 meter di atas puncak.
Badan Geologi mengingatkan adanya potensi bahaya langsung berupa lontaran batu pijar dan sebaran abu vulkanik. Selain itu, terdapat potensi bahaya sekunder berupa aliran lahar, terutama ketika terjadi hujan. Aliran lahar dapat melintasi sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Sinabung.
Pemerintah daerah, BPBD Sumatera Utara dan BPBD Kabupaten Karo diminta terus berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas vulkanik.
Masyarakat juga diminta tidak panik, tetapi tetap waspada dan mengikuti setiap perkembangan resmi mengenai aktivitas Gunung Sinabung.
Informasi terbaru dapat dipantau melalui Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung, aplikasi MAGMA Indonesia serta kanal resmi PVMBG dan Badan Geologi Kementerian ESDM.
Perubahan radius rekomendasi ini menjadi pengingat agar masyarakat tidak memasuki zona yang telah dinyatakan berbahaya hingga ada perubahan rekomendasi resmi dari pihak berwenang. (Son)
