MAWARTANEWS.com, MEDAN |Pemilihan Ketua Koordinator Wartawan unit Pemko Medan periode 2024-2026 menjadi sorotan setelah berlangsung dengan kontroversi pada Rabu (06/03/2024).
Dalam suasana mirip pertandingan sepak bola, sistem walk out (WO) yang tidak lazim digunakan dalam pemilihan ketua organisasi dipermasalahkan.
Wartawan senior P Sirumapea menegaskan bahwa keputusan panitia tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan pemilihan yang seharusnya melibatkan pemilihan aklamasi, surat suara, atau voting, bukan sistem walk out (WO). Menurutnya, keputusan tersebut cacat dan tidak diakui dalam aturan organisasi.
Kritik juga datang dari wartawan senior lainnya, Lilik Riadi Dalimunthe, yang menyatakan bahwa panitia pemilihan dipimpin oleh Muhammad Said (LKBN Antara) secara sepihak menganulir keikutsertaan salah satu kandidat, Muhammad Edison Ginting (Harian Waspada), yang sedang sakit dan tengah mendapatkan perawatan di RS Malahayati Medan.
Hal ini menyebabkan kontroversi di antara kedua kubu calon.
Lilik juga menyoroti ketidaksesuaian dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) wartawan yang berhak memilih, yang tidak sinkron dengan data Dinas Kominfo Kota Medan.
Menurutnya, banyak wartawan lama yang seharusnya masuk dalam DPT tidak tercantum, sementara wartawan baru yang medianya belum terverifikasi dimasukkan dalam DPT.
Roy, wartawan lainnya, menegaskan bahwa sikap panitia yang terkesan memihak menunjukkan kurangnya demokrasi dalam proses pemilihan. Hal ini berpotensi memecah belah kalangan wartawan yang bertugas di unit Pemko Medan.
“Kami menghormati siapapun yang terpilih sebagai ketua. Namun yang kami sesalkan prosesnya yang salah karena keputusan panitia yang memenangkan salah satu kandidat, tanpa ada pemilihan. Sikap panitia seperti inilah yang membuat wartawan jadi terpecah dan menjadi dua kubu. Panitia bukan menyatukan, malah memecah wartawan,” tukas Roy.
Pemilihan ini dibuka oleh Walikota Medan Bobby Nasution dan dihadiri oleh Kadis Kominfo Medan Arrahman Pane.
Namun, kontroversi muncul ketika sejumlah wartawan tidak tercantum dalam DPT, memicu pertanyaan dari seorang wartawan kepada Walikota.
Menanggapi hal tersebut, Arrahman Pane menyatakan bahwa panitia meminta daftar wartawan yang masuk ke Kominfo Medan, bukan yang mendapatkan kerjasama.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya menjaga transparansi dan integritas dalam proses pemilihan, serta pentingnya menghormati prinsip demokrasi untuk menjaga keharmonisan di antara anggota wartawan. (*/Son)
