JAKARTA (MAWARTA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat menyampaikan bahwa pengesahan tersebut merupakan penyelesaian pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna.
Puan berharap regulasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Pengesahan ini juga berlangsung lebih cepat dari target DPR yang sebelumnya menjanjikan penyelesaian pada 15 Desember 2026. Dengan keputusan pada 19 November, DPR menuntaskan pembahasan hampir satu bulan lebih awal dari tenggat yang ditetapkan.
Menurut Puan, penyelesaian tersebut bukan karena desakan atau proses yang terburu-buru. Ia menyebut RUU Perampasan Aset telah bergulir selama 18 tahun dan dinilai mendesak untuk segera diselesaikan.
Dalam proses pembahasannya, DPR mengklaim telah melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna.
Selain itu, Komisi III juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk menyerap masukan terkait substansi RUU tersebut.
Puan menegaskan proses pembahasan dilakukan secara hati-hati dan terbuka agar masyarakat dapat mengikuti serta mencermati perkembangan pembentukan regulasi tersebut.
Rapat paripurna pengesahan dipimpin Puan Maharani bersama empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman turut hadir dalam agenda tersebut.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya pembentukan perangkat hukum untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pelaksanaan dan dampak regulasi tersebut selanjutnya akan bergantung pada ketentuan dalam undang-undang serta penerapannya oleh aparat penegak hukum. (Jones)















