TANJUNG BALAI (MAWARTA) – Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) Polres Tanjung Balai melakukan pemantauan langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan pesisir sekaligus mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan tradisional.
Kegiatan yang dipimpin Kasat Polairud Polres Tanjung Balai, AKP M. Tanjung, S.H., tersebut menyasar sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, termasuk SPBUN Nomor 16213202 milik PT Timur Jaya yang berada di Kelurahan Beting Kwala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Sabtu (20/6/2026).
Pengawasan dilakukan guna memastikan distribusi solar subsidi berjalan sesuai ketentuan serta mencegah terjadinya praktik penimbunan maupun penyalahgunaan yang dapat merugikan nelayan kecil.
AKP M. Tanjung mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan, distribusi, dan operasional SPBUN.
“Kami melakukan pengecekan ketat pada tiga aspek utama. Pertama aspek keselamatan, seperti kesiapan alat pemadam api ringan (APAR) dan kelaikan selang pompa. Kedua aspek distribusi, memastikan solar subsidi hanya diberikan kepada kapal nelayan berukuran di bawah 30 GT yang memiliki surat rekomendasi resmi. Ketiga, aspek operasional termasuk kalibrasi pompa agar takaran yang diterima nelayan sesuai,” ujar AKP M. Tanjung.
Selain memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk melaut.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi di kawasan pesisir Tanjung Balai terpantau aman dan kondusif. Hingga saat ini, tidak ditemukan indikasi kelangkaan maupun kenaikan harga solar subsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Ketersediaan solar subsidi dinilai masih mencukupi kebutuhan nelayan tradisional sehingga aktivitas melaut dapat berjalan normal tanpa hambatan berarti.
Sat Polairud Polres Tanjung Balai menegaskan akan terus melakukan pengawasan rutin terhadap distribusi BBM bersubsidi guna memastikan hak nelayan kecil tetap terpenuhi serta mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat pesisir.
(Kurniawan)
