Oleh : Roy Fachraby Ginting
MAWARTANEWS.com |Tulisan ini saya mulai dengan pengertian bahwa ketamakan berasal dari kata tamak (bahasa Inggris: greed, avarice, cupidity, covetousness; bahasa Latin: avaritia), atau disebut juga keserakahan.
Sedangkan demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Ketamakan pada umumnya diartikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda bernilai abstrak, dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya.
Pengertian ini diterapkan pada keinginan yang besar dan mencolok dalam upaya mengejar kekayaan, status sosial, dan kekuasaan.
Saya juga teringat akan tulisan dan pesan yang mengatakan bahwa jika anda ingin menguji karakter sejati pria, beri dia kekuasaan. Kalau mau melihat tabiat asli seseorang maka berilah dia kekuasaan. Hal ini pernah di katakan Abraham Lincoln Presiden Amerika Serikat ke 16.
Hal inilah menjadi dasar dan pemikiran agar rakyat bisa membatasi masa jabatan pemimpin bangsa dalam konstitusi yang tentunya menyangkut kepentingan orang banyak, karena disanalah terhimpun darah rakyat dalam sebuah bangsa.
Ketika rakyat berniat menunjuk seseorang warga negara untuk menduduki jabatan politik yang strategis, maka tentu harus memenuhi kaedah the right man in the right place and right time.
Seorang pemimpin tentu juga harus kita perhatikan dari sisi figur yang berilmu serta harus dibuktikan dari pengalaman bekerja di bidang tertentu dan sudah teruji serta terbukti berhasil memberi manfaat bagi bangsa dan negara.
Pemimpin yang bekerja untuk kepentingan publik untuk kita pilih tentunya telah mencapai taraf Skill : He Do He Can not He See He Know lebih parah lagi kalu cuma ketrampilan He Hear He Understand.
Sehingga pemimpin itu hadir bukan tiba tiba atau aji mumpung dan bukan pula hasil karbitan yang belum matang.
Science dan Skill tidak ada gunanya apabila tidak dilengkapi Atittude. Apalah artinya kepintaran dan ketrampilan ketika seseorang calon penerima amanah pemimpin bangsa dan negara yang berprilaku buruk.
Kita semua tentu bisa merasakan dan melihat dan tidak perlu lagi kita membahas makna terselubung dari prilaku buruk ketika secara umum ada gerakan penolakan dari khalayak terhadap kehadiran figur calon pemimpin bangsa yang kehadirannya tentu akan menjadi pejabat publik untuk memimpin negeri ini dengan cara melanggar asas kepatutan, etika dan moral yang melukai rasa keadilan dan justru kondisi ini bisa menjadi penyebab bangsa ini mulai terjadi berbagai hal carut marut dan fator perpecahan anak bangsa menjelang Pilpres 2024.
Rakyat pecinta keadilan yang mengagungkan moral dan etika politik tentu pasti akan terusik dan sangat terpukul melihat demokrasi yang dirusak sedemikian rupa demi ambisi ketamakan dan keserakan yang di perlihatkan di depan mata.
Rakyat yang melihat bahwa lembaga penegak hukum Mahkamah konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi yang seharusnya memberkan rasa keadilan untuk masyarakat, justru tampak di depan mata di obok-obok dan dihancurkan.
Beberapa anak bangsa yang selama ini merupakan pengagum Presiden Jokowi mengaku sedih, kesal, sekaligus marah melihat praktek-praktek yang tidak beradab dilakukan di depan mata dengan vulgar.
Negara RI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ini yang mestinya menjadi tempat untuk pengabdian, justru diselewengkan jauh sebagai ajang korupsi, kolusi, nepotisme yang kita lawan pada awal gerakan reformasi dan pemberantasan KKN ini menjadi cita cita anak bangsa ketika reformasi kita gerakan dulu bersama pasca runtuhnya 32 tahun kekuasaan Soeharto.
Kita melihat dengan serta merta bahwa saat ini bangsa dan negara kita sedang tidak baik baik saja.
Semua anak bangsa melihat bahwa hari ini kita mengalami krisis nilai. Keresahan itu pula yang dialami oleh banyak orang di negeri ini.
Hal ini tentu harus terus kita ingatkan dan terus kita suarakan bersama dan terus berteriak bahwa dalam berpolitik hendaknya tetap mengedepankan nilai-nilai luhur, yakni menjunjung etika dan moral serta asas kepatutan dan memiliki rasa malu bila berbuat tidak baik dan tidak layak dalam memimpin negeri ini.
Kalaulah setiap anak bangsa sebagai elit politik sudah menghalkan segala cara dengan ketamakan dan keserakan serta aji mumpung. Maka sudah kita dapat bayangkan di negeri ini akan berlaku politik yang tidak lagi berdasarkan oleh prilaku nilai, azas azas kepatutan, kepantasan, politik tanpa moral dan etika serta politik hanya sebatas alat untuk saling berebut kuasa saja. Maka kita semua hanya menunggu waktu untuk menanti kehancuran bangsa dan negara kita yang di bangun dengan perjuangan yang kita raih dengan mengorbankan nyawa, darah dan air mata.
Tentu kita juga masih bersyukur bahwa masih banyak anak bangsa ini sebagai pengamat dan guru bangsa serta tokoh bangsa yang tidak ada berhenti untuk menyumbangkan pemikiran dan tindakannya untuk kebaikan bangsa ini.
Semua kita tentu memiliki kepentingan yang sama dan mulia yakni demi untuk rasa cinta Tanah Air dan demi untuk kebaikan bangsa dalam mengembalikan tujuan dan cita cita para pendiri bangsa untuk kembali memegang nilai-nilai etika dan moral serta asas kepatutan dan rasa malu untuk berbuat yang tidak baik dan benar dalam memimpin bangsa dan negara ini. Semua ini kita lakukan dalam upaya bersama untuk terus menegakkan demokrasi, dan memberikan rasa keadilan untuk semua anak bangsa di Bumi Pancasila ini.
Saat ini kita melihat bahwa situasi politik memang tengah menunjukkan perilaku yang jauh di luar kewajaran dan mungkin cenderung kelam. Bukan hanya Mahkamah Konstitusi yang tersandera, namun juga lembaga lainnya. Secara kasat mata kita melihat bagaimana hal hal yang nenjurus ketidak-adilan berjalan di negeri ini. Kita melihat bagaimana Satpol PP membongkar baliho salah satu bakal capres dan cawapres di Bali dan di tempat lain di Tanah Air. Namun di satu sisi membiarkan baliho capres dan cawapres yang lain dan seolah olah itu yang di dukung penguasa saat ini justru bertebaran di setiap sudut di kota dan kasus ini terlihat hampir merata di seluruh Tanah Air.
Anehnya, aparat juga bergerak secara masif sebagaimana pemberitaan di media sosial ikut bergerak untuk turut serta memasang baliho capres dan cawapres yang di dukung penguasa.
Kita tentu merasa prihatin ketika aparat negara yang mestinya memberikan rasa aman pada masyarakat justru dilibatkan dalam politik praktis untuk ikut memihak. Lalu kemana lagi kelak anak bangsa kita yang mesti mencari keadilan dan rasa aman…?
Melihat ini semua, sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini, kita tentu harus terus bersuara dan berteriak. Kita semua tentu muak bila keadilan tidak ada lagi di negeri ini. Kita semua tentu harus menghentikan keserakahan dan ketamakan atas nama demokrasi di negeri ini.
Tidak akan pernah anak bangsa kita menikmati demokrasi, kalau suara mayoritas di bangun untuk menyuburkan kekuasaan tirani dan menyuburkan oligarki serta kepentingan politik dinasti.
Bangsa kita masih sangat beruntung, bahwa di negeri ini ternyata tidak pernah kita kehilangan para guru dan tokoh tokoh panutan yang akan terus menebar kebaikan.
Kita masih memiliki anak bangsa yang tetap mencintai negeri ini dengan terus memiliki sikap dan prilaku serta keberanian dan suara lantang untuk berteriak dan bergerak menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini dan hal ini tentunya membuat kita yakin bahwa kebenaran dan keadilan selamanya tidak bisa dibunuh.
Ingatlah selalu bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kebohongan dan tipuan yang di bangun secepat kilat akan hancur dalam sekejap oleh kebenaran atas dasar keadilan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan dan itu semua ada dalam lubuk hati kita yang paling terdalam.
Catatan : Roy Fachraby Ginting adalah dosen dan staff pengajar ilmu Filsafat dan Ilmu Sosial Budaya Dasar di Universitas Sumatera Utara Padang Bulan Medan.
