SEMARANG – Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Jawa 2024 yang diadakan di Hotel Tentrem Semarang beberapa waktu lalu, mengangkat berbagai isu strategis terkait pangan dan pengendalian inflasi.
Rapat ini juga dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang bertujuan memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan di Indonesia.
Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, hadir bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, TB. Chaerul Dwi Sapta.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari kementerian/lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Bappenas, serta perwakilan pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang aktif berpartisipasi dalam GNPIP wilayah Jawa.
Rakorwil Jawa tahun ini difokuskan pada upaya pengesahan isu-isu strategis pangan dari tingkat daerah ke pusat, dengan harapan dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi pangan.
GNPIP, yang dimulai sejak 2022, merupakan inisiatif Bank Indonesia untuk mengendalikan suplai pangan secara lebih integratif dan nasional.
Restuardy Daud menyoroti ancaman inflasi pangan yang dipicu oleh krisis global, seperti perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim ekstrem, yang mengganggu rantai pasok dan meningkatkan biaya produksi pangan.
Ia juga mengingatkan bahwa beberapa negara pengekspor beras, seperti India dan Thailand, telah menutup keran ekspor mereka, yang menambah tantangan bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan.
Selain itu, Restuardy juga menyoroti isu alih fungsi lahan pertanian yang semakin mengancam ketahanan pangan nasional. “Luas lahan pertanian yang hilang sekitar 100 ribu hektar per tahun perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peraturan daerah yang melindungi lahan sawah dan mendorong intensifikasi serta ekstensifikasi produksi beras.
Dalam evaluasinya terhadap upaya pengendalian inflasi di daerah, Restuardy menyebutkan bahwa baru 100 pemerintah daerah yang memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan hanya 70 yang merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi.
Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan daerah dalam melaporkan dan menjalankan strategi pengendalian inflasi agar pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat.
Restuardy juga memberikan beberapa arahan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk memastikan ketersediaan stok pangan, percepatan impor bahan baku pakan ternak, dan antisipasi dampak bencana terhadap produksi pertanian.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan Indonesia dapat terjaga di tengah berbagai tantangan global dan domestik yang ada. (Husni)
