Tanjungbalai (MAWARTA) – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (12/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungbalai, Agus Salim, jajaran Kodim 0208/AS yang dipimpin Pabung Mayor Inf Endar Siregar, serta para camat se-Kota Tanjungbalai.
Pertemuan difokuskan pada percepatan pembangunan fisik gerai dan penataan aset daerah guna mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa dan kelurahan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP/KKMP. Selain itu, rapat juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4911/SJ terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset desa untuk pengembangan usaha koperasi.
Usai mendengarkan paparan dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM mengenai progres pembangunan gerai koperasi, Muhammad Fadly Abdina menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur hukum sangat dibutuhkan agar proses pengadaan lahan dan pembangunan gerai berjalan tertib administrasi serta sesuai ketentuan regulasi.
“Ini merupakan langkah awal yang penting untuk menyatukan persepsi dan langkah bersama dalam mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan KDMP/KKMP di Kota Tanjungbalai,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, saat ini terdapat 31 koperasi desa dan kelurahan yang telah memiliki akta notaris dan badan hukum di Kota Tanjungbalai.
Dari jumlah tersebut, delapan lokasi sedang dalam tahap pembangunan fisik gerai koperasi yang tersebar di Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, di antaranya persoalan sinergitas lintas instansi, kebutuhan biaya pematangan lahan (cut and fill), hingga pengadaan lahan baru di kawasan strategis.
Pemerintah Kota Tanjungbalai, lanjut Fadly, berkomitmen mendukung percepatan program tersebut melalui kesiapan lahan, fasilitasi perizinan, serta dukungan anggaran sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Ia juga mendorong para camat bersama aparat keamanan dan Koramil untuk aktif mendata potensi ekonomi lokal serta menyiapkan proposal rencana bisnis bagi KDMP/KKMP di masing-masing wilayah. (Kurniawan)
