JAKARTA (MAWARTA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai langkah mengantisipasi banjir susulan menjelang puncak musim hujan.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas evaluasi penanganan pascabencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lanjutan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra melaporkan, bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak terhadap 53 kabupaten/kota dan lebih dari 2,1 juta warga.
Pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Program tersebut mencakup pembangunan serta perbaikan infrastruktur, fasilitas pendidikan, rumah warga, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Sejumlah layanan dasar dilaporkan telah kembali beroperasi. Seluruh rumah sakit terdampak disebut sudah berfungsi kembali. Sebagian besar sekolah juga telah kembali menggunakan bangunan asal, sementara jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi tersebut dilaporkan telah 100 persen fungsional.
Meski demikian, pemerintah masih mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Dalam upaya mengurangi risiko banjir susulan, normalisasi 137 sungai terdampak menjadi salah satu prioritas penanganan. Pemerintah juga melakukan penanganan muara dan penguatan tanggul dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, serta Polri.
Kesiapsiagaan turut diperkuat menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Pemerintah menyiapkan sistem peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Presiden juga mengarahkan penambahan perlengkapan darurat, antara lain tenda, tempat tidur lapangan, generator, perahu karet, selimut, dan alat pemurni air. Peralatan tersebut diperlukan untuk mendukung penanganan apabila terjadi bencana susulan di wilayah terdampak.
Percepatan pemulihan dan penguatan kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan dasar masyarakat kembali berjalan sekaligus mengurangi risiko dampak bencana berikutnya di Sumatra.
Sumber: BPMI Setpres















