Medan (MAWARTA) – Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) Sumatera Utara menyerukan pentingnya keadilan ekologis sebagai respons atas meningkatnya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.
Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan Dies Natalis ke-62 PIKI yang dirangkaikan dengan Perayaan Natal 2025 di Medan, Jumat (19/12).
Ketua DPD PIKI Sumatera Utara Naslindo Sirait mengatakan, rangkaian bencana banjir dan longsor yang terjadi menjelang akhir 2025 menjadi peringatan serius bahwa persoalan lingkungan belum ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Bangsa ini memasuki tahun baru dengan harapan baru, tetapi kembali diuji oleh bencana yang menyedot energi pemerintah dan masyarakat pada penanganan darurat, pemulihan, dan rekonstruksi,” kata Naslindo dalam orasi reflektifnya.
Ia mengungkapkan, hingga 18 Desember 2025, bencana alam tercatat berdampak pada sekitar 1,7 juta jiwa. Sebanyak 338 orang meninggal dunia, 138 orang hilang, puluhan ribu rumah rusak, dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp16,89 triliun. Lebih dari 42 ribu warga masih mengungsi.
Menurut Naslindo, bencana tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai fenomena alam. Perubahan fungsi hutan, alih guna lahan, reklamasi, serta eksploitasi sumber daya alam dinilai telah memperbesar risiko bencana dan memperparah dampaknya.
PIKI menilai penanganan bencana yang bersifat reaktif tidak lagi memadai. Diperlukan perubahan pendekatan menuju pencegahan bencana melalui penataan ruang yang berkeadilan ekologis, penguatan kebijakan lingkungan, reformasi instrumen hukum dan ekonomi, serta pendidikan lingkungan yang berkelanjutan.
Naslindo juga menekankan pentingnya membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Dengan lebih dari 80 persen wilayah Indonesia tergolong rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan korban.
Dalam refleksi tersebut, PIKI turut mendorong gagasan keadilan ekologis, yakni pengakuan atas hak ekosistem untuk tetap hidup dan lestari. Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah memberikan pengakuan hukum terhadap entitas alam seperti sungai dan hutan.
“Kawasan seperti Danau Toba dan ekosistem sekitarnya perlu dipikirkan dalam kerangka perlindungan yang lebih kuat agar keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat terjamin,” ujarnya.
Melalui momentum Dies Natalis dan Perayaan Natal 2025, PIKI mengajak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan.
Menurut PIKI, krisis ekologis tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memicu persoalan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan.
PIKI menegaskan, upaya menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab lintas generasi demi masa depan yang berkelanjutan.
