JAKARTA, MAWARTA – Transisi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah ke E-Katalog Versi 6 dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang.
Kemudahan proses pembelian melalui sistem digital justru dapat membuka celah temuan audit jika tahapan awal pengadaan tidak dilakukan secara cermat.
Anggota Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Arif Rakhman, mengatakan bahwa tantangan utama dalam implementasi E-Katalog Versi 6 bukan terletak pada aspek teknologi, melainkan pada kepatuhan terhadap regulasi pengadaan.
Menurut dia, kemudahan antarmuka sistem berisiko membuat pejabat pengadaan mengabaikan proses identifikasi kebutuhan dan penyusunan spesifikasi.
“Kesalahan pengadaan sering terjadi sebelum transaksi dimulai. Bukan di aplikasinya, tetapi pada perencanaan yang tidak akurat,” kata Agus di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Ia menyebut, pada masa transisi ini, banyak pelaku pengadaan khawatir terhadap potensi temuan audit. Merujuk pada Keputusan Ketua LKPP Nomor 122 Tahun 2022, penentuan metode pemilihan penyedia, termasuk mini-kompetisi dan pembelian langsung, menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak menyalahi ketentuan.
Agus juga menyoroti persoalan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang masih kerap menjadi sumber masalah.
Ketidaktepatan pada dua aspek tersebut, menurut dia, berpotensi menghambat penyerapan anggaran sekaligus menimbulkan risiko hukum.
Meski demikian, Agus menilai digitalisasi pengadaan tetap penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja negara. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan proses tanpa penguatan kapasitas perencanaan hanya akan memindahkan persoalan lama ke dalam sistem baru.
Untuk merespons situasi tersebut, Alatan Indonesia merencanakan diskusi bertema strategi perencanaan dan persiapan pengadaan melalui E-Purchasing di E-Katalog Versi 6 pada 29 Januari 2026. Diskusi ini ditujukan untuk membahas mitigasi risiko audit dan penguatan perencanaan pengadaan. (*)
