Medan (MAWARTA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah afirmatif di sektor pendidikan dengan membebaskan biaya sekolah SMA dan SMK bagi pelajar di wilayah terdampak bencana serta daerah tertinggal.
Kebijakan ini diumumkan langsung Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
Lima daerah yang menjadi sasaran kebijakan tersebut meliputi Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, serta Kota Sibolga.
Selain itu, seluruh wilayah Kepulauan Nias juga ditetapkan sebagai kawasan penerima program sekolah gratis tingkat SMA dan SMK.
“Daerah-daerah ini terdampak bencana dan membutuhkan dukungan nyata, salah satunya melalui pendidikan. Karena itu, biaya sekolah SMA dan SMK kami bebaskan,” ujar Bobby, Minggu (4/1/2025)
Menurut Bobby, Kepulauan Nias akan menjadi titik awal pelaksanaan program tersebut.
Pertimbangan utama adalah masih adanya desa tertinggal di wilayah kepulauan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
“Kepulauan Nias masih menghadapi tantangan ketertinggalan. Selain sekolah gratis, kami juga menyiapkan pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat agar anak-anak di sana memiliki akses pendidikan yang setara,” katanya.
Kebijakan ini disebut sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pemprov Sumut menilai, pembebasan biaya pendidikan menengah akan meringankan beban keluarga sekaligus menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah pascabencana.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen kementeriannya dalam menyukseskan Asta Cita keempat Presiden, yakni pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Secara nasional, pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk revitalisasi sekitar 16 ribu sekolah. Kami berharap bantuan ini, termasuk yang diterima Sumut, dapat segera dimanfaatkan secara optimal,” ujar Abdul Mu’ti.
Khusus untuk Sumatera Utara, pemerintah pusat telah menggelontorkan Rp852 miliar melalui program revitalisasi pendidikan yang menyasar 897 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Selain itu, Sumut juga menerima 1.778 papan interaktif digital dalam program digitalisasi pendidikan. Perangkat tersebut akan mulai digunakan pada semester genap 2026 guna mendukung metode pembelajaran modern dan adaptif.
Melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah ini, Pemprov Sumut berharap kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat ditekan, sekaligus memastikan generasi muda di daerah terdampak bencana dan tertinggal tetap memiliki masa depan yang lebih baik.
