BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat (Jabar).
Namun sayangnya, dibalik keberhasilan tersebut, Pemkab Bandung dibawah kepemimpinan Dadang Supriatna diduga belum bisa terbuka terhadap media terkait pengelolaan keuangan yang berasal dari rakyat.
Pasalnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha ketika dikonfirmasi pada Selasa (27/5/2025), terkait berapa anggaran publikasi media yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bandung, baik itu di tahun 2024 maupun 2025? Dan ada berapa banyak media yang mendapat kerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Bandung?
Namun hingga berita ini ditulis, Yosep Nugraha masih belum juga merespon terkait pertanyaan tersebut. Anak buah Bupati Bandung ini diduga sengaja diam dan tidak mau merespon pertanyaan tersebut.
Ini menunjukkan bahwa Pemkab Bandung diduga masih belum bisa mengedepankan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai Undang-Undangan Nomor 14 Tahun 2008 apalagi ini menyangkut soal pengelolaan keuangan yang harus diketahui oleh masyarakat khususnya warga Kabupaten Bandung. (Sugiyanto)
