SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NASIONAL

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Kamis, 19 Februari 2026

×

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Kamis, 19 Februari 2026

Sebarkan artikel ini
sidang isbat ramadan 1447 kementerian agama penetapan awal puasa
Kementerian Agama menggelar konferensi pers Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Jakarta (MAWARTA) – Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Penetapan dilakukan setelah mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyat yang menunjukkan hilal belum memenuhi kriteria visibilitas.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Secara hisab, data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Berdasarkan perhitungan tersebut serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari,” ujar Menteri Agama dalam konferensi pers usai sidang.

Paparan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menunjukkan tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada rentang minus 2 derajat hingga sekitar nol derajat, dengan sudut elongasi masih di bawah ambang batas yang ditetapkan.

Kriteria visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kondisi yang ada belum memenuhi standar tersebut sehingga hilal secara astronomis dinilai belum mungkin terlihat.

BACA JUGA:  Wakil Presiden RI KH Maruf Amin di Sambut Tarian Tepak Sirih Di Bandara FL Tobing

Hasil perhitungan tersebut diperkuat laporan dari 96 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia yang tidak menemukan penampakan hilal.

Menag juga menyampaikan bahwa negara-negara lain belum memenuhi kriteria yang sama, termasuk kalender Hijriah global versi Turki yang tidak memulai Ramadan pada hari berikutnya.

Ia berharap keputusan ini menjadi momentum kebersamaan umat Islam dalam memulai ibadah puasa secara serentak di Indonesia.

“Jika ada perbedaan pandangan dalam penetapan awal Ramadan, hendaknya tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa,” ujarnya.

Sidang Isbat turut dihadiri pimpinan DPR, MUI, ormas Islam, para ahli falak dan astronomi, perwakilan BMKG, BRIN, BIG, Planetarium Jakarta, serta jajaran Kementerian Agama. (Jones)