BATU BARA (MAWARTA) – Proses pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Batu Bara mulai menuai sorotan.
Sejumlah Ketua Koperasi Desa mengaku tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses penentuan lokasi, perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan gerai yang saat ini berlangsung di berbagai wilayah.
Berdasarkan data yang dihimpun, hingga akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 77 unit Gerai KDKMP telah dan sedang dibangun di Kabupaten Batu Bara. Sementara itu, sebanyak 74 titik lainnya masih dalam tahap verifikasi lahan dan administrasi teknis.
Beberapa pengurus koperasi desa menilai proses pembangunan terkesan minim transparansi. Mereka mengaku baru mengetahui pembangunan setelah pekerjaan berjalan, tanpa pernah dilibatkan dalam pembahasan teknis maupun perencanaan awal pengelolaan koperasi.
“Kami mendukung program pemerintah ini karena bertujuan memperkuat ekonomi desa. Namun, seharusnya pengurus koperasi juga dilibatkan sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar salah seorang Ketua Koperasi Desa di Kecamatan Tanjung Tiram yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada mawarta, Jumat (29/5).
Menurutnya, keterlibatan pengurus lokal sangat penting agar pembangunan gerai benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat desa serta menciptakan rasa memiliki terhadap program tersebut.
Sorotan serupa juga muncul di sejumlah desa lainnya. Beberapa warga mempertanyakan mekanisme penetapan lahan, pola pengelolaan koperasi, hingga sumber pembiayaan pembangunan gerai yang saat ini tengah berjalan.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat memang tengah mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional sebagai bagian dari program penguatan ekonomi kerakyatan dan distribusi pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan KDKMP dilakukan secara masif di berbagai daerah dengan melibatkan sejumlah pihak guna mempercepat realisasi program strategis nasional tersebut.
Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan dan operasional koperasi harus melalui tahapan verifikasi lahan serta kesiapan administrasi sebelum nantinya diserahterimakan kepada pemerintah desa dan pengurus koperasi.
Sementara itu, sumber di lingkungan pendamping program daerah menyebut percepatan pembangunan dilakukan untuk mengejar target operasional koperasi pada pertengahan tahun 2026.
“Program ini memang sedang dikejar target nasional. Namun berbagai aspirasi dari pengurus koperasi dan masyarakat tetap menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujar sumber tersebut.
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah kalangan berharap pemerintah daerah maupun pelaksana program lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Transparansi dinilai menjadi faktor penting agar program KDKMP benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa, bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata.
Pengamat ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara juga mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh bangunan dan fasilitas, tetapi juga partisipasi masyarakat, tata kelola yang sehat, serta manajemen usaha yang profesional dan akuntabel.
Di berbagai daerah di Indonesia, program KDKMP memang mendapat respons beragam. Sebagian masyarakat mendukung karena dinilai mampu memperkuat distribusi kebutuhan pokok dan membuka lapangan kerja baru, sementara sebagian lainnya menekankan pentingnya pengawasan agar koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. (Amri Lubis)
