MAWARTANEWS.com, MEDAN |
Selasa, 27 Agustus 2024, diperkirakan akan menjadi hari bersejarah di Kota Medan, ketika ribuan massa dari berbagai kelompok relawan turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara.
Aksi ini dipicu oleh dugaan keberpihakan PJ Gubernur dalam pemilihan kepala daerah serta tuntutan penyelesaian kasus dugaan korupsi terkait Blok Medan.
Diperkirakan antara 3.000 hingga 4.000 peserta akan memadati ruas jalan di depan Kantor Gubernur Sumut.
Mereka akan memulai aksi dengan berkumpul di depan Masjid Raya, Jalan Sisingamangaraja, pada pukul 08.00 WIB, sebelum bergerak menuju lokasi protes utama.
Demonstrasi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Seluruh peserta diminta mengenakan pakaian serba hitam, sebagai simbol duka dan penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan.
Ketua Relawan Ready G-25, Mislaini Suci Rahayu, menyatakan bahwa aksi ini telah dipersiapkan dengan sangat matang dan memiliki tujuan yang jelas.
“Ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, tetapi sebuah gerakan untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi kesewenangan pejabat yang melanggar prinsip demokrasi dan netralitas. Kami bertekad untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dengan jelas,” tegas Mislaini.
Salah satu fokus utama dari aksi ini adalah kritik keras terhadap dugaan keberpihakan PJ Gubernur Sumut kepada salah satu calon gubernur, yang dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya dijaga dalam setiap pemilihan.
Selain itu, para peserta juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Blok Medan.
Berbagai organisasi dan simpul relawan telah mengonfirmasi partisipasi mereka dalam aksi ini.
Beberapa kelompok besar, seperti Relawan Ready G-25, Zatira Shalihah, dan Musra, dipastikan akan mengerahkan massa dalam jumlah besar.
Dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai ribuan orang, aksi ini diharapkan dapat menjadi pesan kuat kepada para pemangku kebijakan tentang pentingnya menjaga demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan.
Aksi ini juga bertujuan untuk menekan pejabat terkait agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menangani dugaan pelanggaran yang ada, serta memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan bersih dan berintegritas. (*)
