MEDAN – Masyarakat Peduli Keuangan Negara (MPKN) meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk segera memeriksa Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2024 di Sumatera Utara.
Permintaan ini disampaikan Boni Hutafea, Koordinator Aksi MPKN, dalam unjuk rasa di depan kantor Kejatisu pada Selasa, 10 Desember 2024. Menurut Boni, pelaksanaan beberapa proyek P3-TGAI di berbagai kabupaten Sumatera Utara diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dugaan Penyimpangan dan Pungli
Boni menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut diduga melibatkan pihak ketiga, meskipun Kepmen mengamanatkan pelaksanaan dilakukan oleh kelompok masyarakat (pokmas). “Akibat pekerjaan yang dipihak-ketigakan ini, muncul dugaan pungutan liar (pungli) pada setiap paket pekerjaan program P3-TGAI,” ujar Boni dalam orasinya.
Selain itu, MPKN juga menyoroti dugaan pungli dalam proses rekrutmen Calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di BBWS Sumatera II, dengan nilai mencapai jutaan rupiah. “Ini sangat menyayat hati, orang yang sedang mencari kerja justru dimanfaatkan. Kami mendesak Kejatisu untuk membongkar praktik pemerasan terhadap masyarakat ini,” tegas Boni.
Aksi Damai dan Tanggapan Kejatisu
Dalam aksi tersebut, massa MPKN membawa spanduk bertuliskan “Periksa Kasatker OP SDA & PPK BWS P3-TGAI yang Diduga Sarat Masalah”. Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa diterima oleh Ria, salah satu perwakilan Kejatisu. Ria memastikan pihaknya akan menyampaikan aspirasi MPKN kepada pimpinan Kejatisu dan meminta MPKN segera membuat laporan resmi agar kasus ini dapat ditindaklanjuti.
Setelah pertemuan dengan perwakilan Kejatisu, massa MPKN melanjutkan aksi mereka ke depan kantor BBWS Sumatera II.
Tuntutan MPKN
MPKN berharap Kejatisu segera melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan penyimpangan dalam proyek P3-TGAI dan pungli di BBWS Sumatera II. “Kami ingin transparansi dan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban,” ujar Boni menutup aksinya. (Son)
