Bandung – Guna mewujudkan pemerintahan terbuka, inklusif, dan modern, lembaga pemerintahan harus bisa memanfaatkan teknologi digital dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
Dengan begitu, publik akan semakin percaya dengan berbagai informasi mengenai program pembangunan dari lembaga pemerintahan.
Demikian terungkap dalam lokakarya “Kolaborasi Media Sosial DPR RI dengan Masyarakat Digital untuk Mendukung Open Parliament Indonesia” di Imah Seniman, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat (Jabar), Kamis (21/11/2024).
Acara yang digagas Bagian Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, dihadiri 50 pegiat media sosial (Medsos) Jabar, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar sebagai pemateri.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, lokakarya merupakan langkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, sekaligus memperkuat sinergi antara DPR dengan rakyat yang diwakilinya.
“Sekarang transformasi-informasi ini sudah menggeser ke digital, yang mana orang pegang informasi sendiri-sendiri,” ujar Cucun Ahmad.
Dengan memastikan setiap proses kerja DPR dapat diakses dan dipahami rakyat, maka akan tercipta ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan.
“Saya minta teman-teman juga ada ide-ide kreatif ke depannya untuk masyarakat digital supaya lebih memberikan konten edukatif,” kata Cucun di hadapan para pegiat sosial.
Diskominfo Jabar sebagai leading sector penggunaan teknologi digital dalam komunikasi publik di Pemda Provinsi, membagikan pengalamannya dalam menyebarkan informasi secara efektif kepada masyarakat.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jabar, Dinas Viky Edya Martina Supaat menjelaskan, Pemda Provinsi mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik melalui Jabar SuperApps Sapawarga.
“Aplikasi Sapawarga hadir sebagai platform layanan publik terintegrasi untuk mempermudah warga Jabar dalam mendapatkan informasi terkini, mengakses ragam layanan publik, dan secara aktif menyampaikan aspirasi,” ujar Viky.
Sebelumnya, kata Viky, Sapawarga dikhususkan untuk komunikasi ketua RW dengan Gubernur, namun saat ini Sapawarga sudah bisa dinikmati oleh publik.
“Terdapat banyak pilihan layanan dari informasi hingga transaksional juga layanan khusus yang bisa dimanfaatkan dengan lebih praktis,” kata Viky.
Sementara itu, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang juga pegiat media sosial Tantri Annisa Hanjani menekankan, perlunya pegiat media sosial menjadi diri sendiri dalam membuat dan mengolah konten.
“Biasanya lebih menarik untuk dilihat karena dibuat sesuai apa yang dia miliki, tidak dibuat-buat,” pungkas Tantri.***
