MAWARTANEWS.com, KARO [ Masyarakat Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo kembali mendatang Kantor DPRD Kabupaten Karo pada hari Selasa 12/9/2023 sekitar pukul 09.10 WIB.
Kedatangan masyarakat Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran ke DPRD Karo untuk melaksanakan rapat dengar pendapat [RDP] terkait program Relokasi tahap III di Siosar terhadap masyarakat Gunung Sinabung beberapa tahun yang lalu
Dalam acara RDP tersebut, masyarakat Desa Sukanalu langsung di sambut Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan, Wakil Ketua DPRD David Sitepu, Dandim 0205/TK Letkol Ahmad Afriyan Rangkuti yang di wakili Kasdim Mayor Cba J Siboro, Kajari Karo Tri Sutrisno SH MH, Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman yang diwakili Kabag Ops Kompol Abdi Abdullah SH, Camat Namanteran dan anggota DPRD lainya.
Ikuten Sitepu salah satu perwakilan masyarakat Desa Sukanalu menyampaikan,” kami masyarakat menolak LUT dan rumah hunian karena sampai sekarang masih ada sengketa dengan masyarakat Desa Partibi Lama Kecamatan Merek dan dalam waktu dekat ini kami akan menyurati pemerintah pusat.
“Status masyarakat Desa Sukanalu tidak jelas karena sampai sekarang tidak ada penyerahan secara resmi kunci rumah hunian kepada kami. Kami menuntut sewa lahan dan sewa rumah terhitung dari tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan sekarang,” ucap Ikuten.
Bahkan penebangan kayu di Siosar terus terjadi yang mengatasnamakan untuk keperluan pengungsi, adanya masyarakat Desa Sukanalu yang belum mendapat hunian rumah di Siosar yang hanya terdapat 248 KK yang mendapat hunian.
Ikuten Sitepu menambahkan, apabila Pemerintah Daerah tidak memberi kejelasan pada hari ini maka masyarakat akan mendirikan posko secara mandiri untuk tempat mengungsi di Kabanjahe bahkan pihak Classis Moderamen GBKP siap menampung masyarakat Desa Sukanalu,” ucap Ikuten Sitepu .
Ditempat yang sama, Bupati Karo Cory S Sebayang menyampaikan, Pengganti tanaman lahan usaha tani yang di rusak, begitu pun gubuk masyarakat di Desa Desa Partibi, dananya nanti akan kita diusulkan di RAPBD tahun 2023.
“Sewa lahan dan rumah yang sempat tertunda pembayaran nya pada tahun 2022 lalu akan ditampung di dana perubahan APBD tahun 2023 apabila nanti sudah disahkan akan segera dibayarkan sekitar Bulan November tahun 2023 dan Rehabilitasi tetap dilaksanakan mengenai LUT dan rumah hunian dengan anggaran 1 juta per KK.
Setelah penyampaian dari Bupati Karo sekitar pukul 10.50 WIB, Bupati pun keluar dari Ruang Rapat untuk melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Karena masyarakat Desa Sukanalu tidak merasa puas dengan ucapan Bupati Karo pada saat rapat, masyarakat pun langsung menghalangi Mobil Bupati, akhirnya Bupati tidak jadi berangkat ke Jakarta dan kembali memasuki Gedung DPRD Karo dan mengadakan rapat dengan perwakilan masyarakat Desa Sukanalu bersama Ketua DPRD Karo bersama Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman, Kasdim Mayor Cba J Siboro, Bupati dan Anggota DPRD lainya .
[ Surbakti ]
