MAWARTANEWS.com, MEDAN |
Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) baru-baru ini menjadi sorotan tajam setelah tidak diberikannya kesempatan bagi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, untuk memberikan kata sambutan.
Keputusan ini menciptakan diskusi panas, dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai indikasi sikap “kemaruk” dari Presiden Jokowi dan Walikota Bobby.
Menurut Yos Roha Sitompul, Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan dan Rakernas GAMKI tahun 2023, meskipun acara tersebut berlangsung lancar dan memuaskan para peserta, isu tersebut muncul sebagai permasalahan internal.
“Ini bukan masalah protokoler, tetapi masalah internal. Tuduhan tentang ‘kemaruk panggung’ kami tolak,” ujarnya, Jumat (25/8)
Belum diberikannya kesempatan kepada Gubernur Rahmayadi bukan dikarenakan siapa yang akan tampil di panggung, melainkan dipicu oleh pandangan acuh terhadap GAMKI yang ditunjukkan oleh Gubernur selama ini.
“Kami telah berusaha menjalin komunikasi dengan Gubernur, namun tidak mendapatkan respons. Sebagai orang tua, seharusnya Gubernur Rahmayadi merangkul seluruh ormas yang ada,” tegasnya.
Swangro Lumban Batu, Sekretaris GAMKI Sumut, menjelaskan bahwa penolakan ini bukan berasal dari GAMKI. Sebaliknya, itu adalah akumulasi dari ketidakresponsifan Gubernur terhadap sejumlah kegiatan yang telah diusulkan GAMKI.
“Kami telah menjalin komunikasi yang baik, namun ketika presiden hadir, tiba-tiba muncul permintaan untuk memberikan kata sambutan. Gubernur perlu introspeksi mengapa dia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara,” katanya.
Dalam merespon pandangan bahwa ini mencerminkan “kemaruk” terhadap Presiden dan Walikota, GAMKI menegaskan bahwa itu adalah persoalan internal.
“Kami menepis klaim tentang ‘kemaruk’ terhadap walikota. Ini masalah internal kami, terkait siapa yang diberi kesempatan berbicara,” tegasnya.
Sementara Gubernur Rahmayadi telah diakui sebagai “orang tua” oleh GAMKI dan diberi tempat di acara tersebut, Swangro menyarankan agar Rahmayadi lebih fokus pada kinerja sisa masa jabatannya dan menjauhkan pandangan menyalahkan pihak lain.
“Gubernur tidak membutuhkan GAMKI. Kami telah berkomunikasi melalui surat resmi, tanpa adanya aksi demo atau bentuk protes lainnya,” ungkapnya.
Ditegaskan bahwa kontroversi ini murni bersifat internal GAMKI dan tidak memiliki hubungan dengan Presiden, Istana Negara, atau Walikota.
“Walikota selalu bekerja sama dengan GAMKI, mengingat Kota Medan adalah pusat Sumatera Utara dan kantor pusat GAMKI Sumut berada di sana,” pungkasnya. (Harry)
