Medan (MAWARTA) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memeriksa Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah pengusaha biliar.
Kasus ini juga menyeret empat anggota Komisi III DPRD Medan, yang lebih dulu dimintai keterangan oleh penyidik.
Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan, Wong Chun Sen hadir ke Kejati pada Senin (22/9/2025) untuk memberikan klarifikasi.
“Benar. Hari ini tim penyelidik melakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan yang dijadwalkan pagi hari, namun yang bersangkutan hadir sore hari,” ujar Husairi di Medan.
Menurut Husairi, pemeriksaan itu berkaitan dengan penyelidikan dugaan pemerasan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Medan terhadap sejumlah pengusaha biliar di ibu kota Provinsi Sumut.
“Diperiksa atas dugaan pemerasan oleh Komisi III DPRD Medan. Pemeriksaannya baru saja selesai dilakukan,” jelasnya.
Dugaan pemerasan tersebut disebut dilakukan saat kunjungan kerja terkait perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.
Pengusaha mikro disebut dimintai sejumlah uang dengan dalih kelengkapan izin usaha dan kewajiban pajak.
Empat Anggota Komisi III Sudah Diperiksa
Sebelumnya, empat anggota Komisi III DPRD Kota Medan yakni David Roni Sinaga (DRS), Goffried Lubis (GR), Eko Aprianta Sitepu (EAS), dan Salomo Pardede (SP) yang juga menjabat Ketua Komisi III, telah diperiksa penyidik Kejati Sumut.
Mereka datang secara bergiliran setelah sempat mangkir dari panggilan pertama. Keempatnya membawa dokumen yang diminta untuk melengkapi proses klarifikasi.
Pemanggilan itu berdasarkan Surat Nomor B-1084/L.2.5/Fd.2/08/2025 tertanggal 14 Agustus 2025, yang ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Mochamad Jeffry.
Kejati Sumut menegaskan proses penyelidikan masih berjalan. Publik pun menanti perkembangan kasus ini, yang dinilai mencoreng nama lembaga legislatif di Kota Medan, terlebih menyangkut pimpinan DPRD. (Red)
