MAWARTANEWS.com, BANDA ACEH |
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, menerima kunjungan silaturahmi dari Tim Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat di ruang rapat pimpinan Kanwil Kemenag Aceh, Jumat (17/5) pagi.
Pertemuan ini membahas berbagai bentuk kerja sama antara Kanwil Kemenag dan BSI yang telah terjalin serta peluang kemitraan di masa depan.
Dalam pertemuan ini, Azhari mengungkapkan beberapa bentuk kerja sama yang telah berjalan, seperti penyediaan dana 750 riyal untuk setiap jemaah haji tahun 2024 sebelum keberangkatan di asrama haji, yang kini disimpan di unit BSI Banda Aceh.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup penggajian dan pembiayaan bagi ASN serta pemberian dana tahunan bagi lembaga dan siswa/santri.
Azhari juga memaparkan potensi kerja sama yang lebih luas dengan BSI, terutama dalam pengembangan usaha dan produksi di dayah (pondok pesantren). Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian pesantren melalui berbagai bentuk bantuan dari pemerintah.
Kabid PD Pontren, Dr. H. Muntasyir, S.Ag., M.A., yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan tentang data pondok pesantren di Aceh, termasuk jenis dan jenjangnya.
Muntasyir membedakan antara dayah atau pesantren terpadu yang memiliki sekolah/madrasah formal, dengan dayah salafi murni yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal.
“Pola terpadu dan bentuk salafi, keduanya diakui oleh negara,” ujar Muntasyir sambil menjelaskan peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh santri selama mereka berada di dayah hingga setelah lulus.
Pemegang dan operator data EMIS Bidang PD Pontren, Mirza, S.E., memaparkan tentang usaha mikro dan kerja sama lainnya yang telah dijalankan.
Mirza juga menjelaskan dinamika anggaran pemerintah yang diterima oleh santri serta bantuan yang diberikan kepada beberapa lembaga.
“Untuk pendataan, di PD Pontren kami menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (Sitren, Sipdar PQ), Sistem Informasi Pendataan (EMIS dan Verval), dan Sistem Informasi Bantuan (SIMBA, SIKAP). Ke depan, kami membutuhkan aplikasi yang bisa mengawasi usaha dan perkoperasian dayah,” jelas Mirza.
Dari pihak BSI, GH ACH BSI Pusat, Saifuddin, menyampaikan kedekatan BSI dengan para penerima manfaat di Aceh, termasuk santri dan siswa. Saifuddin juga menjelaskan unit usaha government bisnis BSI yang sering bermitra dengan Kemendikbud dan Kementan.
Dalam waktu dekat, pada 29 Mei 2024, Wakil Presiden akan hadir di Aceh untuk meresmikan Landmark BSI.
“Kami berharap acara ini dapat disinergikan dengan agenda perhajian di Banda Aceh,” pungkas Saifuddin. (*/Azam)
