SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BREAKING NEWSNASIONAL

Gubernur Jabar Turun Tangan, Aktivitas Pengerukan Bukit di Bandung Diminta Dihentikan

×

Gubernur Jabar Turun Tangan, Aktivitas Pengerukan Bukit di Bandung Diminta Dihentikan

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat memposting video aktivitas pengerukan di kawasan perbukitan di Kampung Cikuya, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. (Foto: Ist)

Bandung (MAWARTA) — Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons cepat laporan warga terkait dugaan aktivitas pengerukan di kawasan perbukitan Kampung Cikuya, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan telah menginstruksikan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi dan menghentikan kegiatan yang dinilai berpotensi melanggar aturan dan membahayakan lingkungan.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun media sosial resminya, Senin (19/1/2026), setelah menerima informasi dari masyarakat setempat mengenai aktivitas yang berlangsung di area perbukitan.

Sebagai langkah awal, Gubernur meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat melakukan pengecekan lapangan dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.

“Informasi sudah saya terima. Saya minta Satpol PP dan ESDM Provinsi Jawa Barat segera turun ke lokasi untuk menghentikan kegiatan tersebut, terlebih jika terbukti merupakan aktivitas ilegal,” ujar Dedi Mulyadi.

BACA JUGA:  Indonesia dan Thailand Bertemu di Final Piala AFF U-19 2024

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu menekankan bahwa aspek keselamatan lingkungan menjadi prioritas utama. Menurutnya, meskipun suatu kegiatan mengantongi izin, tetap harus dihentikan apabila berpotensi memicu bencana alam.

“Kalaupun kegiatan itu legal, jika memiliki potensi menimbulkan dampak bencana, maka tetap harus dihentikan,” tegasnya.

Selain kepada jajaran Pemprov, KDM juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk bersinergi, mulai dari pemerintah desa hingga Pemerintah Kabupaten Bandung.

Ia meminta kepala desa, camat, dan Bupati Bandung turut aktif memantau dan menangani berbagai aktivitas yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan.

“Semua pihak harus bersama-sama menangani setiap peristiwa yang terjadi, terutama kegiatan yang memiliki ancaman terhadap bencana alam,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan serta memastikan setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Jawa Barat berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. (Cr15)