Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan larangan bagi aparatur pemerintah daerah untuk menggelar rapat di hotel.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk memanfaatkan fasilitas kantor yang sudah tersedia guna menekan pengeluaran yang dinilai tidak efisien.
“Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Lagi pula, keputusan bisa diambil di ruang kerja masing-masing, tidak harus menunggu rapat-rapat formal,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kamis (12/6/2025).
Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu juga menegaskan bahwa ruang rapat dengan DPRD sudah tersedia, sehingga tidak ada alasan untuk menyewa tempat di luar.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik.
“Uang-uang yang kita hemat dari kegiatan yang tidak penting itu seharusnya diarahkan untuk hal-hal yang lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
KDM menyebutkan sejumlah masalah krusial yang membutuhkan perhatian dan pembiayaan serius, antara lain utang BPJS Kesehatan yang masih mencapai Rp360 miliar, pembangunan infrastruktur dasar yang belum tuntas, serta kebutuhan pendidikan, sanitasi lingkungan, jaringan irigasi, dan pembangunan rumah bagi masyarakat miskin.
“Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita, aparat pemerintah, efisien,” katanya.
Ia pun kembali mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan penuh kesadaran akan keterbatasan anggaran dan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Saya sebagai Gubernur Jawa Barat meminta kepada seluruh bupati dan wali kota untuk tetap menjalankan pemerintahan dengan fasilitas gedung kantor yang kita miliki,” tutupnya. (Sugiyanto/*)
