Medan (MAWARTA) – Persoalan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, hingga ketepatan sasaran bantuan sosial masih menjadi aspirasi utama masyarakat Kota Medan.
Beragam keluhan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga 5, yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (19/1/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua H. Rajudin Sagala, S.Pd.I. Sidang turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para camat se-Kota Medan.
Dalam laporan yang dibacakan perwakilan masing-masing Dapil, warga menyoroti drainase yang tidak berfungsi optimal, jalan rusak, dan minimnya penerangan jalan umum yang dinilai rawan memicu tindak kriminal. Keluhan banjir juga kembali menjadi isu serius, terutama di kawasan Medan Utara.
DPRD pun mendorong OPD terkait agar segera melakukan langkah konkret, termasuk normalisasi sungai-sungai di wilayah Kota Medan untuk meminimalkan luapan air ke permukiman.
Perwakilan Dapil I, Dr. Dra. Lily, menyampaikan sejumlah aspirasi hasil reses lapangan. Warga, katanya, meminta perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung serta perbaikan Jalan Dwi Kora yang kondisinya rusak.
“Warga Cinta Damai Helvetia juga meminta pengerukan drainase karena kawasan tersebut selalu banjir saat hujan,” ujarnya.
Lily menambahkan, masyarakat juga mengeluhkan lumpur sisa banjir yang belum dibersihkan serta banyaknya lampu jalan yang mati total.
“Warga meminta agar lampu jalan segera diperbaiki karena lokasi tersebut rawan kriminal. Selain itu, mereka mengusulkan penyediaan bak sampah serta pendataan ulang penerima PKH dan bantuan lansia agar tepat sasaran,” katanya.
Ia juga menyoroti harapan warga agar pengurusan administrasi kependudukan dipermudah dan pelayanan BPJS Kesehatan tidak mempersulit masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Dapil II, Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., menekankan pentingnya normalisasi Sungai Deli dan Sungai Badera sebagai solusi utama penanggulangan banjir di Kota Medan.
“Normalisasi terakhir dilakukan tahun 2000. Kalau tidak ada normalisasi, mustahil banjir bisa ditangani secara maksimal,” tegasnya.
Ia juga meminta agar alokasi 35 persen APBD untuk wilayah Medan Utara segera direalisasikan, mengingat kawasan tersebut menjadi wilayah paling rentan terdampak banjir.
Dari Dapil III, Edwin Sugesti Nasution menyampaikan aspirasi terkait pembangunan jalan rusak, bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta fasilitas pendukung sekolah.
“Masyarakat juga mengeluhkan harga sembako dan meminta bantuan modal usaha agar ekonomi keluarga bisa meningkat,” ungkapnya.
Menanggapi laporan reses, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa hasil reses merupakan gambaran nyata kebutuhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
“Saya meminta seluruh OPD memberikan perhatian dan tindak lanjut konkret terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses ini,” ujarnya.
Rico juga menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan Kota Medan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan kebersamaan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis mampu mewujudkan visi pembangunan Kota Medan,” pungkasnya. (TS)
