Batu Bara – Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara tahun 2025–2029.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, pada Selasa (22/7/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batu Bara, M. Safi’i, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Syafrizal yang mewakili Bupati H. Baharuddin Siagian.
Dalam pidatonya, Wabup Syafrizal menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks.
“Harus ada sinergitas yang kuat agar pondasi pembangunan tetap utuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batu Bara,” ujarnya.
Pendapat Akhir Fraksi: Soroti Isu Kemiskinan, Pendidikan, hingga Lingkungan
Masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap RPJMD 2025–2029:
• Fraksi PDI Perjuangan (dibacakan oleh Amirtan) berharap program-program ke depan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan di Batu Bara.
• Fraksi Gerindra (dibacakan oleh Muhammad Safi’i) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.
Fraksi ini juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
• Fraksi PKS (dibacakan oleh Suminah) mendukung penuh hasil pembahasan Pansus RPJMD dan menegaskan pentingnya penyelarasan antara aspirasi rakyat dan program pemerintah daerah melalui sinergi eksekutif dan legislatif.
• Fraksi PAN (dibacakan oleh Chairul Bariah, SM) mengapresiasi visi dan misi Bupati Batu Bara dan menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program RPJMD agar implementasinya sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi masyarakat.
• Fraksi KDRI (dibacakan oleh Alpon Sirait, SH) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan RPJMD secara konsisten dan tepat sasaran.
• Fraksi KPN (dibacakan oleh Heri Suhandani, SE, SH) menyatakan dukungan dan menyetujui Ranperda RPJMD untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Amri Lubis)
