Medan (MAWARTA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, akhirnya angkat bicara terkait memanasnya hubungan antara DPRD dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu.
Bobby menegaskan akan mempelajari persoalan tersebut dan segera mencari jalan keluarnya.
Pernyataan itu disampaikan Bobby usai menghadiri rapat paripurna Ranperda Penyampaian P-APBD TA 2025 DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (17/9/2025).
“Saya baru dapat informasi minggu ini dan belum menerima langsung, baik dari eksekutif maupun legislatif Tapteng. Nanti kita pelajari dulu dasarnya, lalu kita cari solusinya, karena setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya,” ujar Bobby.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi desakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, yang meminta Gubernur turun tangan menyelesaikan disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif di Tapteng.
“Pak Gubernur, saat ini di Tapteng terjadi disharmonisasi serius antara DPRD dan Bupati. Kami minta Gubsu memfasilitasi agar konflik ini tidak berlarut-larut, karena yang dirugikan adalah rakyat,” tegas Rahmansyah, legislator dari Dapil Sumut 9 (Tapteng dan Kota Sibolga).
Menurut Rahmansyah, konflik yang terus berlanjut akan menghambat pembangunan daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Akar Konflik DPRD–Bupati Tapteng
Informasi yang diperoleh menyebutkan, ketegangan bermula dari sikap Bupati Masinton Pasaribu yang dinilai kurang membangun komunikasi dengan DPRD. Beberapa kali rapat dengar pendapat maupun pembahasan RPJMD disebut tidak dihadiri langsung oleh Bupati.
Situasi makin panas saat peringatan HUT ke-80 RI, di mana Bupati Tapteng tidak hadir dalam sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Ia justru disebut menyaksikan pidato tersebut di rumah bersama sejumlah orang.
DPRD juga menyoroti penggunaan anggaran HUT ke-80 Kabupaten Tapteng yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada dewan. Tindakan itu dianggap menyalahi Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran.
Bahkan, muncul tudingan bahwa Bupati mengancam akan memangkas perumahan dan tunjangan komunikasi DPRD jika kritik terus dilayangkan terkait penggunaan anggaran.
Proyek Jogging Track Rp3 Miliar Picu Penolakan
Perseteruan makin meruncing setelah DPRD menolak rencana pembangunan jogging track sepanjang 3 kilometer di kawasan Pantai Pandan senilai sekitar Rp3 miliar.
Dengan kondisi yang semakin panas, publik kini menanti langkah konkret Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam meredam konflik politik di Tapanuli Tengah. (*)
