SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
NUSANTARA

Bahas Pengesahan KUA PPAS TA 2024 DPRD PALI Gelar Rapat Paripurna ke-10

×

Bahas Pengesahan KUA PPAS TA 2024 DPRD PALI Gelar Rapat Paripurna ke-10

Sebarkan artikel ini

MAWARTANEWS.com, PALI |

Bahas pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumsel mengelar rapat paripurna ke-10. Acara digelar diruang rapat paripurna DPRD PALI pada 2/10/2023

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Rapat paripurna dihadiri Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM, Wakil Bupati Drs H Soemrjono, Sekda Kartika Yanti serta OPD dan Forkopimda dilingkungan Pemerintahan Kabupaten PALI.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (BANGGAR) dan Penandatanganan persetujuan bersama KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 dipimpin langsung Ketua DPRD PALI H Asri AG.

BACA JUGA:  Kejari Batu Bara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Aset Desa

Dijelaskan Sekretaris Dewan (Sekwan) Sangkut dihadiri oleh 18 anggota Dewan, itu artinya forum rapat paripurna sudah terpenuhi.

Setelah forum terpenuhi, rapat paripurna dilanjutkan penandatanganan persetujuan bersama KUA PPAS tahun anggaran 2024, jelas Sekwan singkat.

Terpisah Ketua DPRD PALI H Asri Agustom melalui wakil ketua II Budi Hoiru mengungkapkan anggaran tahun 2024 dari KUA-PPAS yang disetujui menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1,3 Triliun.

Namun, itu baru sementara tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan lagi.

Dijelaskannya bahwa KUA-PPAS kabupaten PALI tahun anggaran 2024 adalah merupakan bagian dari dokumen kebijakan anggaran yang harus dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Kabupaten PALI melalui Badan Anggaran (Banggar) telah membahas KUA-PPAS 2024 tersebut.

BACA JUGA:  Wali Kota Medan Salat Idul Adha di Lapangan Bola Mabar

Setelah penandatanganan tersebut, DPRD kabupaten PALI bersama Pemkab PALI memiliki landasan hukum untuk membahas Raperda tentang APBD 2024. (Sabran)